SUARA GARUT - Pengangkatan honorer menjadi ASN saat ini menjadi topik perbincangan publik tanah air.
Adanya tarik ulur terkait pengadaan ASN yang terkendala dengan anggaran, disebut-sebut sebagai alasan enggan mengajukan formasi.
Beberapa waktu lalu, Deputi Perancangan jabatan, perencanaan SDM dan Aparatur Aba Subagja, mengatakan soal Anggaran memang menjadi kendala daerah.
Pengadaan CPNS dan PPPK harus memperhatikan ketersedian anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip Zero Growth.
Dilematisnya adalah, disi lain pemerintah berencana menghapus honorer sebelum 28 November 2023, akan tetapi untuk mengangkat honorer menjadi ASN ada yang mengalami keterbatasan anggaran.
Legislatif di Senayan, mulai dari anggota hingga Ketua DPR RI, mendorong pemerintah mengoptimalkan pengangkatan honorer.
Politisi PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR Ri Puan Maharani saat momen Hardiknas meminta agar pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK dapat dioptimalkan.
Akan tetapi, tidak sedikit daerah yang mengeluh terkait ketersediaan anggaran untuk membayar gaji PPPK.
Salah satu honorer di Garut, Ma'mol Arif berkali-kali meminta agar pemerintah pusat bisa menjamin soal anggaran.
Baca Juga: Waspada! Konten Hoaks Bertebaran Jelang 2024, Tema Politik Mendominasi
"Pengangkatan Ribuan honorer, akan jadi masalah jika DAU tidak ditambah," kata Ma'mol Arif kepada garut.suara.com.
Sementara Legislatif dari Partai Gerindra Himmatul Aliyah menyebutkan agar pemerintah menjamin soal anggaran.
"Pemerintah harus memprioritaskan anggaran minimal 20 persen untuk pendidikan," kata Himatul Aliyah, Rabu, (3/05/2023).
Serupa seeprti Puan Maharani, Himatul Aliyah mendorong pemerintah untuk melakukan optimalisasi dalam pengangkatan honorer menajdi ASN PPPK tahun 2023. (*)
