SUARA GARUT - Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2012, rekrutmen CPNS sesama honorer dilakukan pada tahun 2014, disaat pemerintahan masa transisi dari SBY ke Pemerintah yang baru yaitu Presiden Joko Widodo.
Tentu Pengangkatan honorer menjadi CPNS ini, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan honorer sejak tahun 2005.
Akan tetapi, berbagai permasalahan muncul dalam proses rekrutmen CPNS 2014 tersebut, salah satunya adalah masih tersisanya tenaga honorer kategori II, yang tidak lolos dalam seleksi sesama honorer tersebut.
Akibat banyaknya yang tidak lolos dalam seleksi tersebut, para honorer di Indoensia menghimpun kekuatan dalam wadah Forum Honorer Kategori II (FHK2I).
Kita mungkin masih mengenal nama-nama tokoh pejuang dalam memperjuangkan hak kepada pemerintah dengan menuntut keadilan.
Ditingkat Nasional, masih segar dalam ingatan seperti, Titi Purwaningsih, Bima dari Cianjur, Iman dari Bandung, atau Cecep Kurniadi, Dudi Abdullah, Rikrik Gunawan, Adeng Sukmana, hingga Irfan Rifani dari Garut. Serta masih banyak para pejuang lainya.
FHK2I itu, lahir karena merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah saat itu.
Adanya tudingan para honorer, akan tidak trasnparanya proses pengumuman kelulusan, seleksi CPNS yang terjadi saat itu, menjadi sebab mereka berjuang menuntut keadilan.
Di awal pemerintahanya Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan UU Nomor 14 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: Cek Fakta: Akhirnya Terjadi Juga, Anak Arya Saloka Nyaman dengan Amanda Manopo
Dalam UU ASN tersebut, istilah honorer dihilangkan, meski fakta dilapangan terdapat ratusan ribu tenaga honorer yang bekerja dan dibutuhkan oleh negara.
Lahirnya UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, kemudian menuai reaksi keras dari para honorer khusunya yang tergabung dalam FPHI.
Mereka berkali kali menggelar aksi, kepada pemerintah, untuk menuntut keadilan agar diangkat PNS.
"PNS Harga Mati," saat itu bagaikan slogan yang tanpa ada tawar menawar lagi dalam langkah perjuangan para honorer.
Tidak sedikit para honorer yang menentang terhadap UU ASN No 5 Tahun 2014 tersebut.
Salah satunya seperti yang disuarakan Rochmadi Sularso asal ponorogo yang tergabung dalam Forum Perjuangan Honorer Indonesia (FPHI).
