REGIONAL:
SUARA GARUT - Memiliki dasar yang kuat sesuai Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK Guru 2022, guru lulus Passing Grade (PG) merupakan Prioritas satu (P1).
Oleh sebab itu, guru lulus PG mendesak pemerintah agar memprioritaskan mereka pada seleksi ASN PPPK Tahun 2023.
Mereka menagih janji Menteri Nadim Makarim, yang sempat di utarakan dalam Harlah PGRI tahun 2022 lalu.
Saat itu, Menteri Nadim menjanjikan jika daerah tidak mengusulkan formasi, maka pemerintah pusat akan menambah atau melengkapi formasinya.
Hal tersebut seperti dikatakan Ketum FGHNLPSI Heti Kustrianingsih usai menggelar audiensi guru lulus PG dengan Kemendikbudristek.
"Video pak Menteri saat HUT PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2022, jika pemda maret tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan maka pemerintah pusat akan melengkapi," kata Heti dikutip dari JPNN.
Dalam audiensi tersebut guru lulus PG yang tergabung dalam FGHNLPSI menyampaikan enam tuntutan pada Panselnas.
Tuntutan tersbut menurut Heti, baru satu yang sudah dikabulkan yakni perpanjangan waktu usulan pengajuan formasi untuk instansi.
Selebihnya ada lima Tuntutan lainya yang belum terjawab atau dilaksanakan pemerintah terhadap guru P1 sisa 2021=2022.
Lima Tuntutan tersebut yaitu:
1. Tempatkan dan berikan SK PPPK guru P1 tersisa sejumlah 65,860 tahun 2022 secara nasional, baru ke prioritas selanjutnya.
2. e-Formasi atau kuota secara global yang diajukan pemerintah Kab Kota dapat disikapi pusat untuk mngeoptimalkan guru P1.
3. Tidak ada turun prioritas atau tes lagi bagi mapel PKK SMK P1, dengan mengoptimalkan mapel gemuk (PKWU, Bahasa Inggris, PAI) dipetakan atau dioptimalkan sesuai ijazah atau serdiknya.
4. Mendorong Panselna agar guru P1 dapat memberikan alternatif lintas jenjang penempatan, baik SD, maupun SMA/SMK.
5. Jika ada peraturan menteri atau kebijkan tahun 2023, agar tidak merugikan guru P1.
Heti berharap lima poin tersebut bisa dipenuhi pemerintah agar semua guru P1 dijamin tuntas tahun 2023. (*)
TERPOPULER
