"Angka-angka ini merupakan indikator penting dalam memahami situasi kemiskinan di wilayah ini," ujar Dody.
Dody juga menerangkan bahwa yang melakukan perhitungan hasil Susenas 2023 ini adalah BPS pusat.
"Kami kan sebagai pengumpul data hanya bisa menyampaikan (dan) mengimbau bagaimana memaknai angka itu, artinya dengan 9,77%, lalu jumlah penduduk miskinnya kurang lebih 260 ribuan ya, berarti ada warga Garut sekitar 260 ribu sekian jiwa itu masih di bawah garis kemiskinan," ungkapnya.
Adapun indikator garis kemiskinannya yaitu warga yang berpenghasilan perbulannya sekitar Rp367 ribu. Angka itu mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022.
"Garis kemiskinannya Rp367 ribu itu, itu perkapita per bulan, itu meningkat dibandingkan tahun yang lalu. Nah indikasinya sebenarnya kalau dari angka itu terlihat peningkatan kesejahteraan di masyarakat," jelas Dody.
Ia berharap perbaikan ke depan yang dilakukan Pemerintah Daerah ataupun pihak lainnya yang ikut serta dalam penanggulangan kemiskinan bisa terus berlanjut.
Dody menyebut, akibat Covid-19 ini hampir semua daerah meningkat angka kemiskinannya, karena adanya penurunan daya beli masyarakat hingga angka pengangguran yang naik.
Meski demikian, BPS berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Garut.
Sebagai perbandingan, tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mencapai 276,67 ribu jiwa, Persentase penduduk miskin (Po) mencapai 10,42 persen dari total populasi. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P) tercatat sebesar 1,81, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P) berada pada angka 0.45. Garis Kemiskinan ditetapkan sebesar Rp335.134 perkapita perbulan. (*)