Produk No Palm Oil Laris di Pasaran, BPOM: Itu Produk Ilegal

M. Reza Sulaiman, Dini Afrianti Efendi

Rabu, 21 Agustus 2019 | 17:01 WIB
Produk No Palm Oil Laris di Pasaran, BPOM: Itu Produk Ilegal
Kepala BPOM RI Penny K. Lukito bicara soal produk kosmetik dan pangan ilegal. (Suara.com/Dini Afrianti)

Suara.com - Produk No Palm Oil Laris di Pasaran, BPOM: Itu Produk Ilegal

Produk kosmetik dan makanan yang tidak menggunakan minyak kelapa sawit kini sedang tren. Namun menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, produk-produk yang memiliki label No Palm Oil merupakan produk ilegal. Kok bisa?

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito, memastikan semua produk dalam dan luar negeri (import) yang mencantumkan label 'No Palm Oil' atau bebas minyak kelapa sawit adalah produk ilegal dan dilarang edar.

"Setiap ada produk yang Anda temui di pasaran, produk pangan olahan, bisa juga kosmetik, ada kalimat tidak mengandung sawit, itu adalah satu produk yang ilegal," ujar Penny K. Lukito saat konferensi pers di Aula Gedung C BPOM, Jalan Percertakan Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Penny mengajui bahwa produk 'no palm oil' tengah jadi tren, karena dianggap merusak lingkungan dan kesehatan. Tapi itu semua belum terbukti secara ilmiah atau dengan penelitian, karena tidak melulu kandungan minyak sawit berbahaya.

Mengingat industri kelapa sawit salah satu ekspor yang diunggulkan Indonesia, Penny mengimbau masyarakat untuk tidak asal termakan tren yang berkembang dan perlu mencermati fakta. Sebab menurutnya, penggunaan label yang mencantumkan atau tidak mencantumkan suatu zat dilarang oleh BPOM.

"Dikaitkan dengan implikasinya, apabila kita mencantumkan no palm oil tersebut, karena berdasarkan peraturan Badan POM yang ada, dikaitkan dengan label dilarang untuk mencantumkan pernyataan tidak mengandung sesuatu atau mengandung sesuatu," jelas Penny.

Jika pun mau mengklaim tidak mengandung zat tertentu atau sebaliknya, maka harus diperkuat dengan data atau diuji di laboratorium BPOM. Aturan itu sesuai dengan Aturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan dan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

baca juga

Penny juga memastikan apabila kedapatan produk impor yang masih menggunakan label tersebut maka produk itu dipastikan ilegal dan akan dilakukan tindakan hukum. Sedangkan produk olahan UMKM yang sebagian besar tidak selalu melaui BPOM tapi hanya dinas terkait, maka akan diberikan sosialisasi pembinaan pelaku usaha.

Keputusan ini telah disepakati lintas sektor BPOM, pengusaha, asosiasi, industri maupun universitas yang akan memberikan bukti dari sisi ilmiah bahwa minyak sawit tidak berbahaya selama memastikan standar dan pengelolaan industri yang tepat.

"Kita akan mengkampanyekan secara masif intensif, mengedukasi pelaku usaja pada masyarakat tentang menegakkan aturan tidak boleh mencantumkan no palm oil," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

BPOM Banten Sita Kosmetik Ilegal Senilai Rp 3 Miliar Lebih

BPOM Banten Sita Kosmetik Ilegal Senilai Rp 3 Miliar Lebih

News | Selasa, 06 Agustus 2019 | 05:39 WIB

BPOM Sahkan Obat Imunoterapi Baru untuk Kanker Paru dan Kandung Kemih

BPOM Sahkan Obat Imunoterapi Baru untuk Kanker Paru dan Kandung Kemih

Health | Kamis, 25 Juli 2019 | 14:16 WIB

Bikin Lontong dengan Bungkus Plastik, Ini Risiko Bahayanya

Bikin Lontong dengan Bungkus Plastik, Ini Risiko Bahayanya

Health | Rabu, 29 Mei 2019 | 15:29 WIB

Terkini

Horor Kecelakaan Beruntun 86 Kendaraan, 11 Orang Tewas di Bulgaria

Horor Kecelakaan Beruntun 86 Kendaraan, 11 Orang Tewas di Bulgaria

News | Rabu, 11 November 2026 | 11:11 WIB

UGM Cari Mahasiswa yang Diamankan Saat Aksi 10 November, Siapkan Pendampingan Hukum

UGM Cari Mahasiswa yang Diamankan Saat Aksi 10 November, Siapkan Pendampingan Hukum

Jogja | Rabu, 11 November 2026 | 11:10 WIB

Gibran Menghadap Prabowo di Tengah Isu Pemakzulan, Pengamat Ungkap Dugaan Motifnya

Gibran Menghadap Prabowo di Tengah Isu Pemakzulan, Pengamat Ungkap Dugaan Motifnya

Sumut | Rabu, 11 November 2026 | 11:09 WIB

7 Fakta Gibran Mundur Jadi Wapres, Prabowo Beri Saran 'Fight'

7 Fakta Gibran Mundur Jadi Wapres, Prabowo Beri Saran 'Fight'

News | Rabu, 11 November 2026 | 11:09 WIB

Rekomendasi Mobil Bekas Harga Terjangkau di Tengah Penyesuaian Ekonomi

Rekomendasi Mobil Bekas Harga Terjangkau di Tengah Penyesuaian Ekonomi

Otomotif | Rabu, 11 November 2026 | 11:08 WIB

Usung 1 BIB 1 Bibit, Mandatalam Earth Run 2026 Perluas Gerakan Hijau Lewat Ajang Lari di Tiga Kota

Usung 1 BIB 1 Bibit, Mandatalam Earth Run 2026 Perluas Gerakan Hijau Lewat Ajang Lari di Tiga Kota

Your Say | Rabu, 11 November 2026 | 11:08 WIB

Prabowo ke Aceh, Saksikan Pembentangan Merah Putih Sepanjang 24 Kilometer

Prabowo ke Aceh, Saksikan Pembentangan Merah Putih Sepanjang 24 Kilometer

News | Rabu, 11 November 2026 | 11:07 WIB

David Nascimento Ungkap Kesiapan Timnas Indonesia U-17, Ada Modal Penting Hadapi Filipina Sore Ini

David Nascimento Ungkap Kesiapan Timnas Indonesia U-17, Ada Modal Penting Hadapi Filipina Sore Ini

Bola | Rabu, 11 November 2026 | 11:05 WIB

Gugatan ke PTUN Dinilai Tak Relevan, Gibran Diminta Legowo Mundur

Gugatan ke PTUN Dinilai Tak Relevan, Gibran Diminta Legowo Mundur

News | Rabu, 11 November 2026 | 11:04 WIB

DJP Bicara Optimis Kejar Target Rp 2.357,7 T sampai Pajak Marketplace

DJP Bicara Optimis Kejar Target Rp 2.357,7 T sampai Pajak Marketplace

Bisnis | Rabu, 11 November 2026 | 11:00 WIB

×