Pembatasan Informasi Pemerintah China Tingkatkan Bahaya Virus Corona

Suara.com - Pembatasan Informasi Pemerintah China Tingkatkan Bahaya Virus Corona

Amnesty Internasional melihat wabah novel Corona virus juga berpotensi memengaruhi hak asasi manusia (HAM) dari jutaan orang. Seperti yang dilakukan pemerintah China dalam pengendalian narasi berita soal wabah tersebut.

Direktur Regional Amnesty International, Nicholas Bequelin mengungkapkan bahwa pemerintah China mendesak agar narasi berita soal wabah virus novel corona bisa dikendalikan dan melemahkan pemberitaan negatif. Padahal dari berita yang dikendalikan tersebut bukan tidak mungkin menjadi sebuah informasi yang penting bagi tenaga medis di sana.

Tidak sedikit artikel yang disensor sejak awal krisis. Hal serupa juga terjadi pada artikel yang dipublikasikan oleh organisasi media arus utama seperti anak perusahaan dari Beijing Youth Daily dan Caijing.

“Otoritas China mengambil risiko dengan menahan informasi yang bisa membantu tenaga medis untuk menangani virus corona dan membantu masyarakat melindungi diri mereka dari terpapar virus itu," kata Nicholas dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/2/2020).

“Fakta bahwa beberapa informasi ini tak tersedia untuk semua orang meningkatkan risiko bahaya dari virus corona dan menunda tanggapan yang efektif," sambungnya.

Warga setempat yang berusaha berbagi informasi bermanfaat soal wabah novel virus Corona di media sosial pun turut menjadi sasaran Pemerintah China.

Sebagai contoh, pengacara dan jurnalis warga yang vokal, Chen Qiushi, melaporkan dirinya diganggu oleh pihak berwenang setelah mengunggah rekaman video dari rumah sakit di Wuhan. Warga Wuhan, Fang Bin, juga sempat diamankan oleh pihak berwenang setelah mengunggah video yang dimaksudkan untuk menunjukkan mayat korban virus corona.

"Meski menyangkal klaim palsu tentang virus itu penting, sepenting memastikan penyebaran informasi kesehatan yang akurat, melumpuhkan konten jurnalistik dan media sosial yang sah mengenai masalah ini tak sejalan dengan tujuan kesehatan masyarakat," tuturnya.

Kemudian ia juga melihat kecenderungan negara-negara di Asia Tenggara yang ikut mengendalikan pemberitaan media. Beberapa orang telah ditangkap atau didenda di Malaysia, Thailand dan Vietnam karena mengunggah "berita bohong" tentang wabah tersebut.

Menurut Nicholas, pemerintah harus mencegah disinformasi dan memberikan panduan kesehatan yang tepat waktu dan akurat. Akan tetapi pembatasan kebebasan berekspresi dinilainya harus dilakukan secara proporsional, sah dan perlu.

"Jika pemerintah di Asia Tenggara dan di tempat lain harus mengambil satu pelajaran dari penanganan China terhadap krisis virus korona, itu adalah membatasi informasi dan menutup perdebatan atas nama 'stabilitas' yang membawa risiko besar dan bisa menjadi sangat kontra-produktif," katanya.