Hari Anak Nasional, 28 dari 100 Bocah di Indonesia Masih Alami Stunting

Suara.com - Hari Anak Nasional jatuh setiap tanggal 23 Juli di mana sering kali menjadi refleksi persoalan anak dalam negeri. Pada aspek kesehatan, anak-anak Indonesia disebut masih berhdapan dengan kondisi stunting. 

Dilansir dari The Conversation, Annisa Nurul Ummah Staf Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, bahwa anak 27,7, persen anak Indonesia tumbuh mengalami stunting. 

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan dan merupakan dampak dari ketidakseimbangan gizi. 

"Pada akhir Desember lalu BPS merilis prevalensi bayi di bawah lima tahun yang menderita stunting (bertubuh pendek) mencapai 27,7 persen pada 2019," catat Ummah di The Conversation.

"Artinya 28 dari 100 balita masih memiliki tinggi badan kurang dari ukuran normal," tambahnya.

Angka tersebut mengalami penurunan 3 persen dari tahun sebelumnya. Meski demikian persentase masih dianggap tinggi, sebab Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mentapkan batas 20 persen pada angka stunting. 

Masalah stunting di Indonesia tak jauh dari persoalan gizi. Berdasarkan Annals Globlal Health, stunting menjadi bentuk kekurangan gizi yang ditandai dengan gangguan pertumbuhan linear dalam 2 tahun pertama kehidupan.

Pemerintah mengaku akan serius menanggulangi permasalahan stunting di Indonesia. Hal ini dikatakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang menyebut pengentasan stunting penting bagi masa depan sumber daya manusia Indonesia.

"Yang pertama tentu pemahaman masyarakat terhadap masalah stunting. Kemudian budaya masyarakat itu. Ini yang nanti kita akan lakukan, selain mereka paham. Makanya kita ingin mereka paham sebelum menikah. Dari mulai pra-nikah sudah tahu. Kemudian mengubah kebiasaan yang bisa menimbulkan terjadinya stunting itu," tutur Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jumat (1/11/2019).

Hal senada juga dikatakan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menyebut pentingnya koordinasi dan sinergi lintas sektor antara seluruh kementerian dan lembaga.

"Kemudian adalah saat ibu hamil, 1.000 hari kehidupan dari bayi. Dan kita pantau terus dari lahir melalui kartu menuju sehat. Kita lihat juga asupan-asupan. Mulai pemberian asi selama enam bulan secara eksklusif. Kemudian baru ditambahkan makanan-makanan bergizi lainnya seperti penambahan protein dan sebagainya," terang Terawan.

Sayangnya pemberantasan stunning di Indonesia masih menemui berbagai masalah, terutama soal penggunaan anggaran. 

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, dirinya menemukan bahwa ada anggaran di daerah tidak sesuai dengan dokumen penggunaan.

Suharso menuturkan, dalam program pencegahan stunting misalnya pemerintah menyiapkan anggaran untuk menaikkan gizi bagi anak-anak, tapi anggaran itu justru digunakan untuk bangun pagar puskesmas.

"Ada salah satu kementerian ikut program stunting tapi dia mengerjakan pagar puskesmas," kata Suharso dalam rapat dengan Komisi XI yang membahas reformasi penganggaran dalam RAPBN 2021 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2020).