Suara.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah untuk memastikan seluruh petugas kesehatan mendapatkan vaksin Covid-19.
"Jika BPOM mengeluarkan izin dinyatakan aman dan bermutu, maka kami sudah menyampaikan kepada pemerintah agar memberikan vaksinasi kepada seluruh petugas kesehatan secara merata," ujar Ketua Umum PB IDI dr Daeng M. Faqih dalam pernyataannya pada acara webinar 'Tetap Lindungi Tenaga Medis dari Covid-19', Rabu (16/12/2020).
Menurutnya, hal tersebut dibuktikan dengan tingginya lonjakan pasien Covid setiap harinya serta angka kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan yang juga meningkat.
Terlepas dari itu, dia juga mengingatkan kepada masyarakat meski vaksin sudah tersedia, maka tetap harus disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan).
"Dengan mengabaikan protokol kesehatan, maka Anda tidak hanya mengorbankan keselamatan diri sendiri namun juga keluarga dan orang terdekat termasuk orang di sekitar. Pandemi ini akan berlalu dengan kerjasama seluruh pihak," tuturnya.
Adapun, berdasarkan catatan IDI per 15 Desember sudah ada 369 tenaga kesehatan yang gugur akibat terinfeksi Covid-19, mereka terdiri dari 202 dokter dan 15 dokter gigi, dan 142 perawat.
Para dokter yang wafat tersebut terdiri dari 107 dokter umum (4 guru besar), dan 92 dokter spesialis (7 guru besar), serta 2 residen, dan 1 dalam verifikasi yang keseluruhannya berasal dari 24 IDI Wilayah (provinsi) dan 92 IDI Cabang (Kota/Kabupaten).
Sebelumnya, pemerintah telah mendatangkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech sebanyak 1,2 juta, namun saat ini masih tengah diuji Bio Farma bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengetahui efektivitas vaksin tersebut.
Total vaksin Sinovac yang dipesan pemerintah dalam bentuk finish product sebanyak 3 juta dosis.
Rencananya, 3 juta dosis vaksin Sinovac ini tahap pertama akan diberikan kepada seluruh petugas kesehatan.
Vaksinasi tahap pertama ini juga akan diberikan kepada seluruh perugas kesehatan di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali.
Selanjutnya, akan diperluas kepada seluruh petugas kesehatan non-komorbid di provinsi lainnya.
TERPOPULER
