Suara.com - Dokter yang memberikan pengetahuan seputar vaksin Covid-19 wajib menggunakan informasi dan data ilmiah berdasarkan prinsip keilmuan.
Jika berbohong atau memberikan informasi menyesatkan, risikonya adalah pelanggaran kode etik.
"Sesuai sumpah dokter, dokter wajib memberikan pendapat berdasarkan keilmuan. Jika tidak, berarti ada pelanggaran kode etik, yang akan ditangani oleh Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK)," tutur Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Daeng Mohammad Faqih, kepada Suara.com, Kamis (14/1/2021).
Daeng mengatakan, program vaksinasi virus Corona merupakan tonggak baru penanganan pandemi Covid-19.
Meski begitu ia juga tidak membantah bahwa masih ada dokter yang meragukan program vaksinasi, termasuk penggunaan vaksin Covid-19 buatan Sinovac.
Oleh karena itu, PB IDI pun membentuk Tim Advokasi Vaksinasi yang berisikan pakar. Dokter yang ingin bertanya tentang program vaksinasi akan mendapatkan penjelasan langsung dari tim pakar.
"Selain persuasi ke rekan-rekan, kamu juga memiliki tim advokasi vaksinasi PB IDI yang berisikan tim pakar. Jadi kalau ada rekan-rekan dokter yang punya pertanyaan, akan disambungkan ke sana," jelas Daeng.
Menyoroti penyuntikkan perdana vaksin Covid-19 di sejumlah daerah hari ini, Daeng menyebut dokter wajib menjadi teladan.
Caranya adalah dengan menjadi penerima pertama vaksin Covid-19. Dengan begitu, masyarakat pun tidak lagi ragu terhadap keampuhan vaksin.
"Dokter jadi yang pertama, agar yang lain mengikuti semua. Saya lihat dan dapat laporan tadi, sudah banyak rekan yang mendampingi gubernur hingga kapolda untuk mendapatkan suntikan pertama," tutup Daeng.
TERPOPULER
