Infografis
Suara.com - Alat bantu dengar kerap menjadi alat vital dan sangat berarti bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, khususnya bagi bayi yang terlahir tuli agar bisa mendengar selaiknya bayi normal.
Tapi, apakah fasilitas alat bantu dengar ditanggung negara? Jawabannya, iya.
Menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Tidak Penyakit (P2PTM) Kemenkes RI dr. Cut Putri Arianie, MHKes, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hanya menanggung pembelian alat bantu sebesar Rp 1 juta.
Tapi sayangnya, rata-rata harga alat bantu dengar berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 7 juta.
"Mudah-mudahan kalau BPJS semakin kuat, alat bantu dengar ini bisa diberikan (dibayarkan full)," ujar dr. Cut dalam acara peringatan Hari Pendengaran Sedunia Kemenkes RI secara virtual, Selasa (2/3/2021).
Dokter Cut mengingatkan, kualitas dan spesifikasi alat bantu dengar tidak bisa disamaratakan, karena setiap orang yang mengalami gangguan pendengaran kondisinya berbeda.
Sehingga alat bantu dengar masing-masing orang juga akan berbeda.
"Ini penting untuk disampaikan, karena ada upaya maksudnya sih untuk berikan bantuan alat bantu, tapi tidak bisa digeneralkan, karena setiap individu itu berbeda-beda jadi perlu pemeriksaan, dan disesuaikan alat bantunya apa yang dibutuhkan," jelas dr. Cut.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorok Indonesia Bedah Kepala Leher (PP PERHATI-KL) Prof. Dr. dr. Jenny Bashiruddin, SpTHT-KL (K) yang mengatakan jika alat bantu dengar yang tidak sesuai akan membuat penderita gangguan pendengaran menjadi tidak nyaman.
Baca Juga: Ini Formasi dan Fokus Direksi BPJS Kesehatan: Siap Dengar Aspirasi
"Kasihan kalau tidak punya (uang membeli alat bantu dengar yang sesuai), dia menggunakan alat bantu dengar yang sebetulnya nggak bermanfaat. Itu masih analog yang masih suara semua terdengar dari luar, sehingga kadang tidak nyaman," terang Prof. Jenny.
