REGIONAL:
Suara.com - Meski masih menuai pro-kontra, pembelajaran tatap muka (PTM) atau sekolah tatap muka tetap akan dilaksanakan mulai bulan Juli mendatang.
Terkait hal ini, Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menekankan keselamatan siswa harus menjadi prioritas.
"Sesuai arahan presiden, PTM terbatas diikuti peserta sebanyak 25 persen dari total kapasitas ruang belajar, kegiatan pembelajaran tatap muka tidak boleh lebih dari 2 hari dalam seminggu dengan durasi maksimum 2 jam setiap pertemuan," kata Wiku saat memberikan keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Rabu, yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
"Seluruh guru yang ikut dalam pembelajaran tatap muka juga harus sudah divaksin dan dipastikan tidak memiliki penyakit komorbid," tegasnya.
Dia menekankan, upaya mengutamakan keselamatan para siswa atau peserta didik memiliki alasan kuat. Sebab data menunjukkan bahwa masyarakat usia sekolah yakni 6-18 tahun menyumbang 9,6 persen dari kasus positif nasional. Sementara 0,6 persen di antaranya menyumbang kasus kematian nasional.
"Maka dari itu, penting untuk diingat bahwa kesempatan pembukaan sektor pendidikan ini harus dijaga stabilitasnya secara hati-hati dan terbatas," jelasnya.
Disamping itu, kata dia, pemerintah daerah juga diminta menekan laju penularan dan menurunkan angka kasus aktif di wilayahnya masing-masing.
Wiku menegaskan, upaya menekan angka kasus aktif penting dilakukan, karena potensi lonjakan kasus pasca-lebaran masih mengancam.
"Sehingga munculnya lonjakan kasus di berbagai daerah harus diantisipasi terutama pada kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan dan meningkatkan potensi penularan," ujar Wiku.
Dari hasil monitoring Satgas, Pulau Jawa sendiri menjadi kontributor terbesar kasus nasional yakni mencapai 52,4 persen dari kasus yang ada. Angka ini diprediksi masih akan meningkat dalam beberapa minggu ke depan.
Satgas meminta pemerintah daerah bergotong-royong di wilayahnya masing-masing ataupun antar wilayah, sehingga kebijakan penanganan dapat efektif dan tepat sasaran dalam mencegah penularan antar masyarakat termasuk mencegah masuknya importasi kasus.
"Untuk mengantisipasi lonjakan kasus, pemerintah melakukan upaya terbaiknya melalui langkah preventif hingga kuratif. Upaya ini dilakukan melalui peran strategis posko desa dan kelurahan. Peran posko penting dalam mencegah penularan di tataran mikro, sehingga tekanan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan dapat dihindari," jelasnya.
Sementara itu untuk satgas di daerah, Wiku meminta adanya evaluasi skenario penanganan tingkat RT, termasuk mikro lockdown di RT yang wilayahnya masuk zona merah, agar kasus dapat dikendalikan dengan efektif.
Satgas daerah juga diminta memaksimalkan upaya pencegahan di tingkat makro dengan mengevaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat kabupaten/kota.
Kemudian, menindak sektor-sektor yang melanggar Instruksi Mendagri No.12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.
TERPOPULER