Suara.com - Program vaksinasi Covid-19 terus digalakkan pemerintah Indonesia bahkan sampai ke pelosok daerah guna menekan angka infeksi virus corona baru tersebut.
Dikatakan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, cakupan vaksinasi di daerah telah menjadi indikator evaluasi aturan PPKM.
"Hal ini demi memastikan kesiapan daerah untuk memasuki masa transisi hidup bersama Covid-19," ungkapnya dalam acara Siaran Pers PPKM, Rabu (15/9/2021).
Selain itu, Nadia mengatakan program vaksinasi di daerah harus menjadi fokus utama Pemerintah Daerah. Sebab Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di wilayahnya.
Cakupan vaksinasi yang luas juga, kata Nadia, telah membuat tren penurunan kasus Covid-19 yang ia sebut telah turun drastis. Dikatakan Nadia, angka penurunan kasus nasional sudah mencapai 30 persen.
Akan tetapi jumlah kematian akibat Covid-19 disebut masih tinggi terutama di daerah seperti Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, DIY, Bali, dan Sulawesi Tengah.
"Karena itu kita tidak boleh lengah. Pandemi belum selesai, tingkatkan protokol kesehatan dan tingkatkan cakupan vaksinasi kita," lanjut dr. Siti Nadia.
Saat ini penerapan PPKM Level 3 ada 16 provinsi dan PPKM Level 2 ada di 11 provinsi.
"Pemerintah tetap akan menerapkan kebijakan PPKM Level 4 di beberapa Kabupaten dan Kota. Karena ini penting agar persiapan dari Pemerintah dan Masyarakat bisa waspada," ungkapnya.
Baca Juga: Video Konser Dewa 19 di Hotel Sleman Viral Saat PPKM, Saptol PP DIY Panggil Panitia
Selain aturan pemerintah, masyarakat juga disebut memiliki peran dalam antisipasi sebaran virus corona termasuk varian baru Covid-19 yang disebut lebih cepat menular.
"Kami juga terus mendorong masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, sebagai salah satu alat pemantauan mobilitas masyarakat dan protokol kesehatan," pungkas dr. Siti Nadia.
