Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan, pencalonan para selebritas menjadi anggota legislatif adalah cara mudah partai politik untuk mendongkrak suara atau kursi di parlemen.
Tren seperti ini sudah berlangsung sejak 2004 atau ketika pemilu langsung diberlakukan.
Di mana kursi anggota DPR yang diperebutkan semakin banyak, sementara persaingan jadi lebih ketat bersamaan dengan kian bertambahnya partai politik.
Demi meraup kursi atau suara lebih besar, pertimbangan populer jadi modal utama bagi caleg agar dipilih. Di sinilah akhirnya tuntutan atas kehadiran pesohor makin tinggi, simpul dia.
"Bagi parpol yang punya nafsu besar meraih kursi di DPR untuk bisa lolos syarat ambang batas parlemen, mengusung orang yang punya potensi dipilih itu akan lebih baik ketimbang mengangkat kader sendiri tapi menjualnya setengah mati," jelas Lucius Karus dikutip dari BBC News Indonesia pada Minggu (14/5/2023).
Menurut penilaian Lucius, anggota legislatif dari kalangan selebritas yang duduk di DPR selama ini "tidak cukup menonjol dalam mengemukakan gagasannya di parlemen".
Bahkan, ia menyebut, pemantauan secara menyeluruh terhadap kinerja DPR sepanjang 2019-2023 memprihatinkan.
Pada 2022 misalnya, DPR cuma mengesahkan tiga Undang-Undang dari target 40 RUU yang masuk prolegnas prioritas DPR Tahun 2022.
Lalu pada Masa Sidang IV tahun 2022-2023 DPR hanya menuntaskan satu UU prioritas yakni RUU Landas Kontinen.
Itu mengapa bagi dia, publik sebetulnya dirugikan dengan kehadiran caleg artis. Sebab nyatanya kemampuan mereka sebagai politisi atau yang berkaitan dengan kerja legislasi disebut "kurang memadai".
"Jadi tidak bisa dikatakan ada dampak positif yang mereka bisa tunjukkan di parlemen setelah menjadi anggota DPR."
"Kemampuan mereka di nyanyi, main film, ngelawak, baik. Tapi kapasitas sebagai seorang politisi atau legislator, mungkin kurang memadai. Karena menjadi anggota legislatif tidak instan."
TERPOPULER
