PDI Perjuangan turut mencermati perihal proposal perdamaian yang dikemukakan Menhan Prabowo Subianto yang kemudian ditolak Ukraina.
Dalam konferensi pers di sela Rakernas ke-3 PDI Perjuangan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta agar kebijakan politik luar negeri Indonesia harus senapas dengan Presiden Jokowi.
Ia mengingatkan soal hakikat politik luar negeri yang bebas aktif yang tak boleh dilupakan oleh pemimpin di republik ini.
"Tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan termasuk proposal perdamaian dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas aktif, kepemimpinan Indonesia di Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok dan juga menghormati dari seluruh resolusi melalui PBB," tegasnya, Rabu (7/6/2023).
Ia kemudian membandingkan dengan capres yang disokong PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang senapas dengan sikap presiden Jokowi dan bangsa. Konteksnya ketika Ganjar bersikap mendukung solidaritas terhadap Palestina dengan menolak Israel di gelaran Piala Dunia U-20 lalu.
"Kader kami sudah digodog di badan pendidikan dan latihan partai, sehingga sejak awal geo politik ini sudah ditanamkan oleh ibu Mega, Bung Karno dan senior partai sehingga tidak ada persoalan dan kalau Pak Ganjar bersikap tidak akan ada kekeliruan penolakan proposal itu ngga ada nanti," ungkapnya.
"Bayangkan tahun 55 saja kita sudah mengundang 29 negara dalam KAA yang belum merdeka di dalam comunity politik hanya Palestina, maka Pak Ganjar berani masuk kriteria pak Jokowi (bernyali dan berani) yang lain kan mikir elektoral dulu, dia berani menyatakan sikapnya mendukung Palestina sesuai spirit Dasasila Bandung yang kata konselir Jerman masih relevan hingga sekarang," lanjutnya.
Menurut Hasto, dengan sikap yang ditunjukkan itu, Ganjar Pranowo bisa memberikan roh di dalam politik luar negeri bebas aktif yang berakar dari sumbernya.
Baca Juga: AHY Dilirik PDI Perjuangan Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Demokrat: Posisi Kami Beda
