Calon presiden (capres) Anies Baswedan menambah kriteria nol kepada calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Figur yang menjadi wakil harus bebas hukum.
Wakil Ketua Umum Parta NasDem Ahmad Ali menangapi tambahan kriteria yang disyaratkan Anies Baswedan untuk sang wakil. Dia mengaku bingung kenapa harus menambah kriteria lagi.
Dia memaklumi bila kemudian adanya kriteria Nol membuat sejumlah pihak mencocok-cocokkan dengan figur tertentu.
"Ya makanya, tiap hari berubah-ubah terus kriterianya kan? Jadi bangun, ada yang kepikir kriteria baru. Pada akhirnya ya kita nggak bisa salahin juga Demokrat mencocok-cocokkan, apa yang disampaikan Mas Anies bahwa yang memenuhi syarat adalah Mas AHY, iya kan?" ujar Ali dikutip dari Suara.com, Jumat (21/7/2023).
Ali menyarankan kepada Anies daripada menambah kriteria, lebih baik segera mengumumkan sosok yang dipilih.
"Daripada dia mencocok-cocokkan orang yang dia mau kan susah nanti kita. Minim hukum, ya orang akan balik, lah emang kamu sedang bermasalah hukum orangnya? Iya kan?" kata Ali.
Sebelumnya, Koalisi Perubahan telah menetapkan lima kriteria kepada Anies Baswedan untuk menentukan cawapres pilihannya.
Meski begitu, ketiga partai koalisi, yakni NasDem, PKS, dan Demokrat berkomitmen menyerahkan penentuan cawapres kepada Anies.
"Padahal nggak perlu mencocokan, karena itu adalah kewenangan dia, mandat yang sudah diberikan kepada dia. Pada intinya, Anies tidak perlu membuat kriteria karena yang membuat kriteria itu harusnya parpol karena mandat itu kan diberikan kepada Anies untuk mencari wakil," kata Ali.
Baca Juga: Arema FC Dibantai Bali United, I Putu Gede Mundur dari Jajaran Pelatih Singo Edan
Juru Bicara Anies, sekaligus Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, Sudirman Said menegaskan kriteria Nol bukan tambahan. Namun, untuk menguatkan pesan dari lima kriteria yang sebelumnya telah ditentukan.
Sudirman Said juga menyebut, kriteria Nol menentukan pemilihan bakal cawapres Anies.
"Ya itu benar. Sudah lama Pak Anies berpandangan demikian. Karena kita ingin memulai ikhtiar perbaikan, maka akan bagus kalau pepemimpinan nasional merupakan dwitunggal yang bebas dari risiko-risiko hukum," katanya.
Pihaknya masih memiliki keyakinan bahwa pemegang otoritas tidak menggunakan hukum sebagai instrumen politik.
"Kami percaya (dan berdoa) semoga pemegang otoritas tidak menggunakan hukum sebagai instrumen politik. Dalam keadaan apapun, negara kita akan berwibawa bila yang tampil di panggung kepemimpinan nasional adalah pribadi-pribadi yang bersih, kredibel, tidak koruptif, kompeten, dan punya visi besar tentang negara ini," ungkapnya.
"Karena itulah, Pak Anies memperkuat kriteria calon pendampingnya dengan cara demikian," kata Sudirman.
