Infografis
Sementara itu perihal pencapresan dari Koalisi Besar, Dave mengatakan belum ada keputusan.
"Karena pencapresan itu adalah keputusan yang amat strategis. Jadi harus dibuat secara matang," ujar Dave.
Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Aria Bima menekankan posisi PDI Perjuangan sudah mengantongi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. Dengan demikian PDIP bisa mengusung capres baik sendirian maupin kerja sama.
Hal itu ditegaskan Aria untuk menampik anggapan bahwa PDIP ngotot ingin capres jika berkoalisi. Ia sekaligus merespons pernyataan Waketum Golkar Nurdin Halid yang memandang PDIP tidak perlu gabung Koalisi Besar jika mensyaratkan kursi capres untuk kadernya.
"Saya tidak ngerti, PDI ini 20 persen threshold-nya lolos. Bukan ngotot mengotot, kita ini bisa nyalonkan," kata Aria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Menurut Aria, apabila koalisi besar memang memiliki capres dan cawapres yang sudah ditentukan maka tidak masalah untuk langsung melakukan deklarasi. PDIP menurut dia juga kan menghormatinya.
"Jadi saya menghargai untuk koalisi besar mau nyalonkan segera saja nyalonkan, deklarasi, jangan banyak ngomong. Karena syaa ini sudah sejak 1,5 tahun ngomongnya tentang kerja sama, kerja sama koalisi," kata Aria.
Padahal ditegaskan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini, masalah kerja sama politik antarpartai masih sangat dinamis. Semua masih bisa berubah seiring berjalannya waktu ke depan.
Aria mengatakan sebelum ada pendaftaran secara resmi capres dan cawapres ke KPU, maka selama itu kerja sama politik yang ada saat ini masih dinamis.
Baca Juga: Analis: Koalisi Besar Dibentuk Karena KIB dan KKIR Buntu Soal Capres-Cawapres
"Koalisi yang paling bener adalah pada saat koalisi ditandatangani seluruh partai politik di form KPU dan diserahkan ke KPU, itu kerja sama yang paling bener sesuai dengan aturan ya. Di situ tidak ada koalisi formnya KPU itu, pengusungan partai politik. Pengusung parrai politik, nggak ada koalisi," tutur Aria.
