Suara.com - Pengamat politik dan kebijakan publik Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul menilai akan ada dua poros di Pemilu 2024, mengingat wacana pembentukan koalisi besar yang semakin hari semakin menguat.
Prediksi partai yang akan tergabung dalam koalisi besar, yakni Partai Gerindra, Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PDIP yang dikabarkan segera masuk.
Koalisi besar pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo ini tidak terikat dengan Koalisi Perubahan yang terdiri dari NasDem, Demokrat, dan PKS.
Menurutnya, dengan adanya wacana koalisi besar ini potensi polarisasi tidak bisa dihindari. Adib menilai bahwa polarisasi menjadi risiko dalam Pilpres 2024 mendatang.
Namun, Adib mengatakan bahwa polarisasi itu bergantung pada tokoh yang akan diusung. Para tokoh capres dan cawapres juga diyakini bisa menjadi pendingin jika polarisasi muncul di pemilu.
"Sebenarnya obatnya adalah dari para aktor politik tersebut. Mereka yang selalu memantik api tetapi giliran kekuasaan sudah didapat mereka tidak bertanggung jawab secara moral untuk meredam, meredupkan polarisasi yang terlanjur di masyarakat," ungkapnya, Rabu (19/4/2023).
Kilas balik saat Pemilu 2019, Prabowo Subianto pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam kabinet Joko Widodo. Hal itu dinilai menjadi contoh baik untuk meredam polarisasi politik.
Lebih lanjut, Adib mengatakan ketegangan terjadi saat tokoh baru muncul. Tokoh tersebut merupakan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.
"Saya memprediksi, kalau Koalisi Besar terbangun, saya kira memang yang menonjol ada dua kelompok, kelompok Koalisi Perubahan dan Koalisi Besar begitu," lanjutnya.
Baca Juga: Ada di Genggaman, Terungkap Hari saat Megawati Umumkan Capres PDIP!
Oleh karenanya, Adib meyakini dua poros Koalisi Besar dan Koalisi Perubahan berpotensi menimbulkan perpecahan di publik. Perpecahan tersebut, kata Adib, mengulang kejadian yang terjadi pada pemilu 2019 lalu.
"Koalisi besar didukung kelompok yang nasionalis-religius, tetapi kalau Koalisi Perubahan karena simbolnya Anies adalah simbol lebih didukung oleh kelompok Islam, pasti arahnya kan politik identitas begitu saya kira enggak jauh dari situ," pungkasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
