Suara.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat menyinggung kemunduran demokrasi serta ancaman terhadap sistem politik Indonesia.
SBY membahas kedua persoalan tersebut ketika bersamuh dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di rumahnya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4/2023).
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga ikut dalam pertemuan tersebut, mengatakan SBY dan Airlangga juga sempat mendiskusikan ketidakjelasan sistem pemilu proporsional yang bakal diterapkan pada tahun 2024.
AHY mengatakan, kesemua itu mengindikasikan ancaman serius lantaran ada pihak yang mencoba mengutak-atik sistem politik nasional.
"Nah di sini lah kami tadi cukup panjang berbicara, bagaimana demokrasi di Indonesia akhir-akhir mengalami kemunduran. Dan juga menghadapi tantangan-tentangan serius sistem politik yang dicoba diutak atik," kata AHY seusai pertemuan.
Menurutnya, kekinian ada pihak yang coba mengubah sistem politik yakni sistem pemilu proporsional yang sudah berjalan sesuai aturan.
"Untuk mengubah seauatu yang sebetulnya tidak oerlu diubah contoh bagaimana sistem pemilu yang sampai saat ini juga masih menyisakan tanda tanya besar," ungkapnya.
Ia mengatakan, sistem pemilu nasibnya masih belum jelas apakah akan digelar secara tertutup atau terbuka nantinya. Menurutnya, jangan sampai kebingungan tersebut membuat demokrasi Indonesia menjadi mundur.
Ia pun mewanti-wanti agar semua pihak bisa terus mengawal hal tersebut.
Baca Juga: Berlangsung Hanya 1 Jam, Ini Isi Pembicaraan Ketum Golkar dan SBY di Cikeas
"Sampai dengan hari ini isu itu belum jelas seperti apa endingnya, sistem proposrional terbuka atau tertutup, kita tidak ingin demokrasi kita mundur jauh ke belakang karena perubahan sitem yang sangat fundamental ketika tahapan-tahapan pemilu sudah dijalankan," tuturnya.
"Ini sebetulnya keluar dari akal sehat kita dan marilah kita masih terus berusaha utk mengawal agar jangam sampai terjadi perubahan yang tidak kita harapkan bersama ketika hak rakyat dirampas dari sistem demokrasi kita," kata AHY.
