Sikapi Kritik Jusuf Kalla, Gerindra: Jokowi Tak Intevensi Parpol Mana pun

Agung Sandy Lesmana, Novian Ardiansyah

Senin, 08 Mei 2023 | 14:43 WIB
Sikapi Kritik Jusuf Kalla, Gerindra: Jokowi Tak Intevensi Parpol Mana pun
Sikapi Kritik Jusuf Kalla, Gerindra: Jokowi Tak Intevensi Parpol Mana pun! (Suara.com/Yasir)

Suara.com - Partai Gerindra tidak melihat ada upaya campur tangan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait politik, terlebih urusan Pilpres 2024. 

Adapun kedekatan yang dijalin Jokowi bersama para pimpinan partai politik belakangan ini, lebih dilihat Gerindra sebagai bentuk komunikasi. Bukan upaya intervensi.

"Pak Jokowi kan bukan hanya politisi, melainkan pejabat publik (kepala negara). Saya memahami beliau mengerti tugas (presiden dan politisi) dan tidak mengintervensi partai politik mana pun," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di Cyber2 Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023)

Riza menganggap apa yang menjadi bentuk komunikasi antara Jokowi dan para pimpinan parpil, termasuk pertemuan terakhir bersama enam ketum di Istana Negara, pekan lalu, untuk kepentingan bangsa.

"Semua dimasukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tentu, cita-cita beliau sama seperti kita sekarang ingin bangsa ini terus berjalan, maju, adil, dan makmur," tutur Riza.

Kritik JK ke Jokowi

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK meminta Presiden Jokowi mengikuti sikap presiden terdahulu yang menurutnya tidak terlibat terlalu jauh dalam politik jelang pemilu. Jusuf Kalla mencontohkan seperti Presiden ke-5 Megawati Soekarnoptri dan Presiden ke-10 dan 11 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis-lah," kata JK di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.

Pernyataan itu disampaikan JK, menyusul NasDem yang tidak diundang dalam pertemuan partai-partai koalisi pemerintah di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

baca juga

Menurut JK, mengingat NasDem adalah koalisi pemerintahan Jokowi, seharusnya diundang, apalagi jika pertemuan itu membahas persoalan pembangunan. Karenanya, dia menilai pertemuan itu erat kaitannya dengan politik jelang pemilu.

"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan itu wajar, tapi kalau berbicara pembangunan saja, mestinya Nasdem di undang kan, tapi berarti ada pembicaraan politik, menurut saya," kata JK.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bela Jokowi usai Diminta Tiru Sikap Mega-SBY Tak Cawe-cawe Jelang Pemilu, PPP Skakmat Jusuf Kalla

Bela Jokowi usai Diminta Tiru Sikap Mega-SBY Tak Cawe-cawe Jelang Pemilu, PPP Skakmat Jusuf Kalla

Kotak Suara | Senin, 08 Mei 2023 | 14:35 WIB

PKS Pede Tiga Daerah Ini Bakal Jadi Lumbung Suara Partainya di Pemilu 2024

PKS Pede Tiga Daerah Ini Bakal Jadi Lumbung Suara Partainya di Pemilu 2024

Kotak Suara | Senin, 08 Mei 2023 | 13:41 WIB

Luhut sampai Turun Tangan Jadi Bukti Keretakan Hubungan Jokowi - Paloh Kian Nyata

Luhut sampai Turun Tangan Jadi Bukti Keretakan Hubungan Jokowi - Paloh Kian Nyata

Kotak Suara | Senin, 08 Mei 2023 | 12:19 WIB

Tak Ada Kolerasinya, PKS Tetap Usulkan Aher Jadi Cawapres Anies Meski Didaftarkan Bacaleg Pemilu 2024

Tak Ada Kolerasinya, PKS Tetap Usulkan Aher Jadi Cawapres Anies Meski Didaftarkan Bacaleg Pemilu 2024

Kotak Suara | Senin, 08 Mei 2023 | 12:07 WIB

Terkini

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:42 WIB

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Bola | Senin, 02 November 2026 | 23:25 WIB

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:05 WIB

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Sumsel | Senin, 02 November 2026 | 23:02 WIB

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Jabar | Senin, 02 November 2026 | 22:57 WIB

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 22:52 WIB

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

Bogor | Senin, 02 November 2026 | 22:49 WIB

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Banten | Senin, 02 November 2026 | 22:39 WIB

×