Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan, bahwa pembicaraan antara ketua umum partai politik dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka beberapa waktu lalu, tidak membahas soal politik praktis.
Hal itu disampaikan Hasto merespons tuduhan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi terkait dugaan tidak netral dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik soal Presiden Jokowi yang mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka untuk konsolidasi Pilpres 2024.
"Kan kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh (bakal capres-cawapres), kita tidak berbicara tentang politik praktis,” kata Hasto ditemui di SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).
Hasto menyampaikan, dalam pertemuan tersebut, membahas tentang kebijakan yang berkesinambungan soal menghadapi tantangan bangsa ke depan. Menurutnya, hal itu dinilai wajar agar pemimpin masa depan mampu mewujudkan visi ke depan.
"Sehingga dengan adanya kesepahaman itu dapat dibangun suatu dialog-dialog antar pimpinan partai politik. Sehingga di situ tidak dikerucutkan (soal nama bakal capres-cawapres) di istana,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, partainya memiliki banyak pengalaman dalam menempatkan sesuatu baik urusan politik praktis, maupun urusan terkait dengan kepentingan membangun bangsa dan negara. Hal itu juga menurutnya sudah menjadi sikap Presiden Jokowi.
Untuk itu, kata dia, yang dibahas di dalam pertemuan di istana adalah mengenai isu-isu kebangsaan yang menyangkut masa depan bangsa serta negara.
"Berbicara dengan demografi, bonus demografi, bagaimana ini memberikan suatu leverage dalam kemajuan Indonesia ke depan, itu kan merupakan suatu pembicaraan terkait dengan kepentingan negara," tuturnya.
"Tidak ada berbicara tentang orang per orang, yang terkait dengan pemenangan Pemilu 2024,” sambungnya.
Pernyataan Demokrat
Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, membantah jika Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah juga mengumpulkan partai-partai politik koalisi pemerintah di Istana untuk membahas koalisi.
Pernyataan itu menanggapi pernyataan eks Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menyebut beberapa kali SBY pernah mengadakan pertemuan yang sama seperti halnya yang dilakukan Presiden Jokowi.
![Presiden Jokowi dan SBY di Istana Merdeka pada 2017 [BPMI Setpres]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/07/08/50497-jokowi-dan-sby.jpg)
"Pak SBY setahu kami tidak pernah mengumpulkan parpol pendukung di Istana buat bentuk koalisi pilpres. Apalagi bahas-bahas strategi pemenangan koalisi untuk pilpres," kata Herzaky kepada wartawan, Senin (8/5/2023).
Ia mengatakan, memang SBY pernah mengumpulkan para pimpinan parpol, namun hal yang jadi pembahasan yakni bagaimana mengawal kebijakan dan program pro rakyat yang diputuskan pemerintahan SBY agar diterima di parlemen dan dapat dirasakan betul manfaatnya di masyarakat.
"Agar bantuan benar-benar sampai ke rakyat, bukan bantuannya diambil kembali setelah Presiden meninggalkan lokasi acara," tuturnya.
