Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil Pemilu Bersih mengajukan uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 dan 11 Tahun 2023 ke Mahkamah Agung (MA).
Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebut, aturan yang dipersoalkan berkaitan dengan pengecualian syarat bagi mantan terpidana, khususnya kasus tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
"Berdasarkan keputusan Mahkamah Konsitusi (MK), diberikan kewajiban untuk melewati masa jeda waktu lima tahun setelah melewati masa pemidanaan," kata Kurnia di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).
"Jadi, jika terpidana itu dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik satu tahun, maka tahun kedua mereka langsung bisa maju jadi anggota caleg," tambah dia.
Namun, dalam PKPU, terpidana dengan putusan pencabutan hak politik tidak memerlukan masa tunggu lima tahun untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
"Bagi kami, PKPU bentukan KPU itu adalah upaya untuk mendegradasi nilai intergritas pada pemilu mendatang," ujar Kurnia.
Pada kesempatan yang sama, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan pihaknya berharap MA bisa segera memberikan keputusan perihal gugatan ini.
"Supaya ada kepastian, bagaimana sebenarnya pesta demokrasi kita yang dikaitkan dengan adanya beberapa orang yang bermasalah beberapa waktu lalu untuk kita bisa menciptakan politik cerdas dan berintegritas yang selama ini kita kenal dan promosikan di KPK," ucap Saut.
Baca Juga: Ajukan Judicial Review ke MA, Eks Komisioner KPU Sebut Masih Ada Waktu Buat Revisi PKPU
