Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa partainya tetap mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku.
"PDIP tentu saja mendukung keputusan MK meskipun dalam keyakinan politik PDIP sebagai partai ideologi berdasarkan Pancasila," ujar Hasto, pada Kamis (15/6/2023).
Dalam kesempatan itu, menurut Hasto, PDI Perjuangan berpandangan semua aspek kehidupan anggota dewan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan anggota dewan yang memiliki kualifikasi untuk membawa Indonesia maju.
"Dalam semua aspek kehidupan anggota dewan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan hal itu melalui sistem pemilu proporsional tertutup," ucap Hasto, dikutip dari Antara.
Ia menyebut, hal tersebut hanya dapat dilakukan melalui sistem pemilu proporsional tertutup. Namun, PDIP tetap akan mengikuti putusan MK sebagai sikap yang patuh pada konstitusi.
"Mengingat PDIP taat pada konstitusi dan setia pada undang-undang, maka putusan MK tersebut diterima oleh PDIP dengan sikap yang patuh pada negara," kata dia.
Menurutnya, PDIP sangat memahami bahwa peserta pemilu juga merupakan partai politik. Berdasarkan konstitusi, PDIP juga merupakan partai yang terus membangun kelembagaan politik dan anggota dewan di semua tingkatan memiliki tugas penting dalam menyelesaikan masalah rakyat.
"Namun, juga dalam membangun desain masa depan melalui pengelolaan politik," jelasnya.
Dalam hal ini, lanjut Hasto, semua anggota dewan harus mempersiapkan kapasitas kepemimpinan dan kapasitas legalisasi. Selanjutnya, mereka harus mengembangkan kemampuan dalam politik alokasi dan distribusi anggaran serta dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan di semua tingkatan.
"Tujuannya adalah agar anggota dewan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik," ujarnya.
