Suara.com - Perjalanan Anies Baswedan mencari bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang belum usai.
Belum lama ini, bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) ini menemui mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Pangandaran, Jawa Barat.
Kebersamaan mereka terekam dalam sebuah foto yang diunggah di akun Instagram pribadi Anies Baswedan.
Usai pertemuan itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menyatakan, sosok Susi memenuhi syarat untuk menjadi bacawapres Anies baswedan.
Menurut dia, sejumlah kriteria bacawapres yang pernah disebut Anies, ada pada diri Susi. Di antaranya bebas kasus hukum dan punya pengalaman di pemerintahan.
Susi juga dinilai sebagai sosok negarawan yang memiliki idealisema dan dekat dengan rakyat kecil, sama seperti Anies.
Lantas seperti apa sepak terjang Susi Pudjiastuti selama ini, sehingga masuk dalam radar bacawapres Anies Baswedan? Simak ulasannya berikut ini.
Rekam Jejak Susi Pudjiastuti
Susi Pudjiastuti lahir di Pangandaran, Jawa Barat pada 15 Januari 1965. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Jokowi dan Jusuf Kalla pada 2014-2019.
Sebelum terjun ke pemerintahan, Susi dikenal sebagai pengusaha. Ia memulai bisnisnya pada 1983 sebagai pengepul ikan. Bisnis tersebut ia pilih karena memang Susi muda tinggal di daerah Pangandaran yang melimpah dengan hasil laut.
Seiring berjalannya waktu, usahanya semakin berkembang hingga pada 1996, Susi mendirikan perusahaan pengolahan ikan yang diberi nama PT ASI Pudjiastuti Marine Product di Pangandaran.
Meski usahanya maju pesat, ia tetap menemui sejumlah kendala, di antaranya lambannya distribusi produk perikanannya. Susi menginginkan sebuah transportasi yang cepat, seperti pesawat terbang, untuk mengantarkan produknya ke sejumlah daerah.
Mendirikan Susi Air
Tak mau berlama-lama, Susi akhirnya mengambil kebijakan berisiko, yakni mendirikan maskapai penerbangannya sendiri yang diberi nama ‘Susi Air’.
Pada 2004, ketika gempa dan tsunami melanda Aceh, Susi Air merupakan pesawat pertama yang mendarat di lokasi bencana dengan mengangkut bantuan untuk para korban.
Saat ini maskapai penerbangan Susi Air memiliki 49 pesawat terbang dan melayani sejumlah rute di Indonesia.
Diperkirakan, omzet yang didapat Susi dari bisnis transportasi udara ini mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
Sepak Terjang Selama Jadi Menteri KKP
Susi Pudjiastuti resmi menjabat sebagai Menteri KKP pada 26 Oktober 2014. Selama memegang jabatan itu, ia menelurkan sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial. Namun ternyata, berdampak positif untuk kelestarian laut Indonesia.
Susi dikenal tegas dalam memberantas penangkapan ikan illegal. Ia tak ragu memerintahkan penenggelaman kapal asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia.
Sejumlah kebijakan yang dibuat Susi, salah satunya melarang penggunaan alat penangkapan ikan berupa pukat hela (trawis) dan pukat tarik (seine nets).
Susi juga mengeluarkan larangan ekspor benih lobster, sebab ia yakin halitu dapat merusak ekologi dan hanya menguntungkan petambak dari negara lain.
Tak Ragu Kritik Pemerintahan Jokowi
Setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, Susi tak ragu mengeritik kebijakan pemerintah Joko Widodo di periode kedua, terutama yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.
1. Kritik ekspor pasir laut
Susi pernah mengeritik kebijakan pemerintah Jokowi dalam memberikan izin pda ekspor pasir laut.
Melalui akun Twitternya @susipudjiastuti, secara terbuka ia meminta pada Presiden Jokowi agar kebijakan tersebut dibatalkan, karena akan menimbulkan kerugian lingkungan yang lebih besar.
2. Kritik karantina pejabat di rumah
Ketika pandemi Covid 19 melanda Indonesia, Susi sempat mempertanyakan kebijakan pemerintah yang membolehkan karantina di rumah bagi para pejabat.
Hal ini berbeda dengan masyarakat yang harus melakukan karantina di tempat khusus yang ditunjuk, seperti Wisma Atlet, rumah sakit dan hotel.
"Kenapa perbedaan itu ada karena yang sini pejabat dan sono masyarakat. Seingat saya virusnya sama. Masyarakat mau gratis wajar. Pejabatnya juga boleh gratis di rumah sendiri," cuitnya, Selasa 21 Desember 2021.
3. Kritik ekspor benih lobster
Ketika menjabat sebagai Menteri KKP, Susi Pudjiasturi pernah mengeluarkan kebijakan melarang ekspor benih lobster. Namun larangan itu dicabut oleh Menteri KKP penggantinya, yakni Edhy Prabowo.
"Lobster yang bernilai ekonomi tinggi tidak boleh punah, hanya karena ketamakan kita menjual bibitnya. Dengan harga seperseratusnya pun tidak," tulis Susi di akun Instagramnya, Selasa 10 Desember 2019.
4. Kritik kebijakan impor beras
Tak hanya yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, Susi juga mengkritik kebijakan pemerintah mengenai impor beras.
Menurut dia, kebijakan tersebut tidak diperlukan, sebab masyarakat Indonesia yang mempu memproduksi beras berlimpah di sejumlah daerah.
"Pak Presiden yth, mohon stop impor beras, masyarakat masih ada yang panen, panen juga berlimpah. Mohon berikan dukungan kepada Pak Kabulog untk tidak melakukan impor. Juga melarang yang lain. Jokowi, KemenBUMN, Kementan Kemendag," cuit Susi Pudjiastuti di akun Twitter-nya, pada 16 Maret 2021.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
TERPOPULER
