Kegundahan Ganjar Dan Megawati Usai Putusan MKMK, PDIP Mulai Khawatir Hadapi Pemilu?

Suara.com - Dua hari terakhir, dua pentolan PDIP mengeluarkan unek-uneknya terkait Pemilu 2024 dan kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres. Keduanya adalah bacapres Ganjar Pranowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Baik Megawati maupun Ganjar, sejak ramai kontroversi putusan MK, keduanya tak banyak memberikan statemen tegas. Terutama Megawati, lama dia tak muncul di depan media.

Pernyataan terkait putusan MK hingga hasil keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kebanyakan keluar dari mulut elite lain dari PDIP maupun partai koalisinya yakni PPP.

Namun dalam dua hari yakni Sabtu (11/11/2023) dan Minggu (12/11/2023), secara bergantian Ganjar dan Megawati mengeluarkan pernyataan khusus.

Lewat unggahan video di akun Instagramnya, Ganjar mengaku tercenung dan terusik dengan adanya dinamika putusan MK terkait batas usia capres-cawapres.

"Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan hasil MKMK. Saya mencoba diam sejenak, saya merenungkan bangsa ini ke depan. Saya mencermati, kata demi kata, kalimat dari kalimat putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK. Dari situ saya semakin gelisah dan terusik," kata Ganjar seperti dikutip Suara.com.

Ia turut mempertanyakan, mengapa bisa pelanggaran etik berat bisa lolos dan terjadi di lembaga konstitusi?

"Mengapa sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos, apa ada bentuk pertanggungjawabannya kepada rakyat secara hukum," tuturnya.

"Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum masih dijadikan rujukan di dalam kita bernegara. Mengapa hukum tampak menyilaukan hingga menyakitkan mata, sehingga kita rakyat sulit sekali memahami cahayanya," sambungnya.

Ia mengaku berbicara sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang ingin dihancurkan.

Sementara di sisi lain, ia menyampaikan, MKMK telah menyampaikan keputusannya. Menurutnya, MKMK telah membuktikan bahwa lembaga tertinggi konstitusi Republik Indonesia masih menjunjung tinggi ruh dari demokrasi Indonesia, masih sangat panjang perjalannya.

Tak hanya itu, ia berharap masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi yang berdasar nilai-nilai luhur bangsa tanpa tendensi apa pun yang mencederai demokrasi dan keadilan.

"Kita generasi yang ada saat ini punya tanggung jawab sejarah apakah kita akan mengorbankan sejarah panjang indonesia ke depan, jawaban saya tidak. Kita akan memastikan sejarah yang terang memastikan demokrasi dan keadilan sampai selamanya. Diam bukan sebuah pilihan, mimpi yang diimpikan sendirian hanya akan menjadi mimpi. Mimpi yang diinginkan bersama adalah kenyataan," katanya menambahkan.

Pidato Megawati

Sehari kemudian, yakni pada Minggu (12/11/2023) kemarin, giliran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengeluarkan unek-uneknya. Dalam pidato politiknya, ia menilai keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai "cahaya terang" di tengah kegelapan demokrasi.

"Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi, keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi," kata Megawati lewat akun YouTube PDI Perjuangan.

Salah satu keputusan MKMK tersebut adalah mencopot Hakim Konstitusi Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Megawati juga menyatakan prihatin terhadap pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi yang berujung dengan disidangnya sejumlah hakim konstitusi oleh MKMK, padahal konstitusi adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya.

"Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis. Namun konstitusi itu harus memiliki ruh. Ia mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa," tuturnya.

Putri Presiden Pertama RI Ir Soekarno itu mengatakan, bahwa MK seharusnya menjaga nama baik dan wibawa konstitusi, bukannya membuat keputusan yang malah bertentangan dengan konstitusi.

"Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting, guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi dan demokrasi," kata Megawati.

Tak hanya itu, Megawati juga bicara soal kecurangan Pemilu. Ia pun mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses Pemilu agar tidak terjadi kecurangan dalam setiap tahapannya.

"Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilih mu dengan tuntunan nurani," kata Megawati.

Ia menegaskan Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus dijalankan tanpa ada kecuali.

Menurutnya mengawal dan menegakkan demokrasi adalah kewajiban sebagai warga bangsa, dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

"Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa, terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi!" ujarnya lagi.

Tidak hanya itu, Mega juga mengingatkan agar kedaulatan rakyat terus dijunjung tinggi dan rekayasa hukum tidak boleh terjadi.

"Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi.Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia," katanya menambahkan.