Suara.com - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang perempuan berseragam aparatur negara tengah berbicara sembari mengaduk-aduk bakso di mangkok.
ASN tersebut secara perlahan membongkar dugaan mobilisasi aparatur negara di Boyolali, Jawa Tengah, untuk memenangkan calon PDIP di pemilu.
Dalam video berdurasi 1.42 menit itu, ASN yang dimaksud, mengaku mendapatkan informasi banyak aparatur negara yang dipungut biaya sebagai bentuk sumbangan untuk memenangkan peserta pemilu dari PDIP.
Menurutnya, ada instruksi khusus dari pimpinan selevel bupati untuk melancarkan pemungutan biaya tersebut.
"Kalau aku dengar dari teman-teman banyak yang dipungut biaya sumbangan sama memenangkan calon PDIP, itu sih dari pimpinan satuan kerja biasanya yang instruksikan menurutku biasanya bupati karena dia kan yang punya kuasa di Boyolali," kata seorang ASN dalam video yang diunggah akun X @/report_id pada Selasa (14/11/2023).
Kemudian, perempuan itu menceritakan, ASN dan PPPK bersama pegawai pemerintah desa sudah diberi 'jatah' untuk memenangkan calon dari PDIP. Namun ia tidak menyebut calon apa yang dimaksudnya.
Di balik pengarahan itu, para ASN dan PPPK itu juga dihantui oleh ancaman sanksi. Ia menyebut sanksi yang biasa diterapkan itu mutasi bagi ASN dan PPPK yang tidak mengikuti instruksi tersebut.
"Kalau yang membangkan itu biasanya diberi sanksi biasanya PNS, PPPK itu dimutasi di daerah kecamatan atau desa yang jauh dari rumahnya," sebutnya.
Bukan hanya itu, ASN dan PPPK yang membangkang juga diklaimnya akan dijauhi oleh kelompok pengikut instruksi di lingkungan kerjanya.
Mau tidak mau mereka harus menuruti instruksi tersebut. Sebab, perempuan tersebut mengungkap sejumlah PPPK bisa mendapatkan pekerjaannya karena hasil rekomendasi dari PDIP.
"Biasanya kan dapat rekomendasi dari orang-orang partai itu, lha direkomendasi biasanya dari partai bahasanya 'kamu kan ta' masukkan lewat partai mestinya harus setor ke partai," ungkapnya.
Keperkasaan PDIP di Boyolali
PDIP mendapatkan kursi DPRD berlimpah di Boyolali pada Pemilu 2019.
Partai berlambang banteng moncong putih memperoleh 25 dari 35 kursi di DPRD.
Perolehan kursi PDIP di 2019 lebih banyak dari periode sebelumnya yakni 25 kursi.
TERPOPULER
