REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Prabowo-Gibran, Anggawira meminta capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkaca sebelum mengkritik pihak lain soal fenomena orang dalam atau ordal.
Sebab, fenomena tersebut menurutnya juga terjadi saat Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Mantan juru bicara Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 itu menuding Anies menempatkan ordal di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP dan komisaris di beberapa BUMD.
"Saya juga orang yang mengetahui secara langsung, boleh diperiksa latar belakang orang dekat Mas Anies yang menjadi komisaris di BUMD," kata Anggawira kepada wartawan, Senin (18/12/2023).
Lantaran itu, ia menilai seharusnya Anies melakukan otokritik terhadap dirinya sendiri sebelum 'menyerang' orang lain.
"Seharusnya, Mas Anies kritis terhadap dirinya sendiri, sebelum dia mengkritik orang lain,” ujarnya.
Anggawira lantas membeberkan beberapa nama yang disebut ordal Anies, yakni Geisz Chalifa, Thomas Lembong, dan Rene Suhardono yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol.
Selain itu, ada nama Usamah Abdul Aziz yang juga pernah ditunjuk sebagai anggota TGUPP.
"Rekrutmen TGUPP itu apa kompetensinya? Suka-suka Mas Anies aja kan, dan penempatan mereka dalam BUMD-BUMD memang ada parameternya? Jadi saya rasa nggak usah naif juga,” ujarnya.
Fenomena Ordal
Fenomena ordal sebelumnya disinggung Anies dalam debat perdana capres yang digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada 12 Desember 2023 lalu.
Ketika itu Anies menyebut fenomena ordal telah merusak tatanan demokrasi.
"Fenomena ordal ini menyebalkan, mau ikut kesebelasan ordal, jadi guru, ordal, tiket konser, ordal. Ini yang membuat meritokratik tidak berjalan, etika luntur," ungkap Anies.
Anies mengungkap fenomena ordal tersebut saat merespon jawaban capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan umur calon presiden dan calon wakil di bawah usia 40 tahun.
Namun keputusan tersebut dianggap melanggar etika karena menguntungkan salah sat cawapres yang usianya belum cukup 40 tahun, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi dan ponakan Ketua MK Anwar Usman.
TERPOPULER
