Banyak Rasakan Ketidakadilan, Anies Ingin Negara Tak Bedakan Lembaga Pendidikan Swasta dan Negeri

Suara.com - Calon Presiden nomor urut satu dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Modern Ar-Risalah di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, (Senin/12/2023). Dalam pertemuan dengan pimpinan pondok pesantren, tokoh agama, santri, dan guru di Pondok Pesantren Modern Ar-Risalah, Capres Anies mengungkapkan salah satu ikhtiar perubahan agar sektor pendidikan di Tanah Air mendapatkan keadilan.

“Dalam kesempatan ini kami berharap bisa mendengar aspirasi, mendengar usulan, barangkali juga pertanyaan. Tapi insya Allah kita sama-sama ikhtiarkan perubahan, termasuk di bidang pendidikan. Pendidikan ini termasuk banyak yang merasakan ketidakadilan. Swasta dan negeri. Terasa tidak bedanya? Boleh dibedakan? Boleh diteruskan? Perlunya apa? Perubahan,” terang Anies.

Menurut Anies, status swasta atau negeri, keduanya mendidik anak-anak Indonesia.

“Dan orang tua anak-anak itu sama-sama bayar pajak. Kenapa harus dibedakan? Kalau ini WNI dengan WNA, nah itu lain cerita. Karena warga negara asing punya hak yang berbeda. Kalau sama-sama warga Indonesia, kenapa harus dibedakan? Ini praktik yang sudah menahun. Sampai sudah tidak dianggap masalah,” tegasnya.

Guru swasta, ungkap Anies, diangkat oleh PPPK. Tetapi setelah diangkat harus masuk menjadi guru sekolah negeri.

“Lha bagaimana sekolah swastanya, kalau gurunya dikosongkan, pindah ke sana. Memangnya kalau dia mengajar di sekolah negeri, dia mengajar anak dari negeri mana? Kan anak-anak kita juga bukan? Ini hal sederhana, tapi saking lamanya sudah tidak dianggap masalah,” ucapnya.

Karena itu, kata Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini, sekarang kita ingin melakukan perubahan, supaya ada keadilan. “Itu ikhtiar yang hendak kita lakukan. Insya Allah dari Lubuklinggau semangat perubahannya menular ke seluruh Sumatera Selatan,” pungkas Anies.