Suara.com - TPN Ganjar-Mahfud menyebut ada satu orang relawannya tewas diduga dianiaya oleh pendukung paslon lain. Sementara empat lainnya mengalami luka berat.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan atas tindak kekerasan itu dari Klaten dan Boyolali.
"... Sangat tidak bisa diterima. Satu meninggal dunia dan empat orang mengalami luka-luka berat," kata Todung Mulya Lubis di Djakarta Teater, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
Menurut dia, satu orang meninggal dunia berasal dari Klaten dan meninggal di rumah sakit.
"Yang meninggal dunia ini adalah relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang diduga mengalami kekerasan dan brutalitas oleh oknum pasangan calon yang lain," ujar Todung.
Minta Panglima Tindak Tegas
Sementara empat korban yang mengalami luka-luka ini akibat diduga dianiaya oleh oknum TNI di Boyolali, sehingga pihaknya mendesak Panglima TNI untuk segera mengambil tindakan.
"Kalau itu benar kami ingin minta ke Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas dan mempertanggungjawabkan secara hukum mereka yang melakukan tindakan kekerasan ini," jelas Todung sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (30/12/2023).
Menurutnya, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena rakyat menginginkan pemilu yang damai, tertib, dan sesuai aturan. Dengan demikian, semua tindakan kekerasan yang dilakukan itu jelas melanggar hukum.
Baca Juga: TPN: Satu Relawan Ganjar-Mahfud Tewas Dianiaya, 4 Luka Berat
"Itu tidak bisa kita terima dan kita akan memproses ini secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Brutalitas ini membahayakan, kekerasan ini membahayakan pemilu kita karena ini menimbulkan iklim ketakutan dan kita tidak boleh membiarkan ini," ucapnya.
Oleh karena itu, dia meminta agar semua kontestan di Pilpres 2024 dapat menghormati hukum dan aturan yang berlaku. Selain itu, Todung menegaskan pihaknya meminta investigasi lebih lanjut dari Kepolisian dan TNI.
"Kami ingin minta investigasi kepada Kepolisian dan TNI, karena kami sangat prihatin dan sangat sedih dan tidak bisa membayangkan. Apakah kita akan punya pemilu dan pilpres yang damai kalau keadaan semacam ini terus berlanjut apalagi bereskalasi? Jadi ini tidak bisa dibiarkan," imbuh Todung.
