Infografis
Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kerap menggunakan jabatannya untuk melakukan kampanye politik.
Untuk itu, mereka mendesak Presiden Joko Widodo memecat Prabowo dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
"Kami mendesak, Presiden Joko Widodo harus memecat Prabowo Subianto dari jabatan Menteri Pertahanan karena diduga kuat kerap menggunakan jabatannya untuk melakukan kampanye politik," kata Ketua PBHI Julius Ibrani dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (7/1/2024).
Koalisi ini, kata Julius, juga mendesak Jokowi segera memerintahkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menghentikan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan bidang pertahanan.
Selain itu, Jokowi disebut harus memastikan tidak ada penggunaan sumber daya negara dan anggaran negara untuk kepentingan pemenangan salah satu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Lebih lanjut, Julius mengatakan Prabowo yang juga merupakan capres nomor urut 2 telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menhan dalam proyek pembangunan sumur bor di Sukabumi dan bedah rumah di Cilincing.
"Koalisi Masyarakat Sipil memandang, kehadiran Prabowo Subianto pada peresmian sumur bor di Sukabumi, Jawa Barat dan program bedah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara yang dijalankan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) patut diduga kuat sebagai penyalahgunaan kekuasaan, jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik pemilu 2024,” tutur Julius.
Julius menjelaskan anggaran kedua proyek tersebut bersumber dari Kemhan yang dijalankan melalui Universitas Pertahanan (Unhan) sebagai program pengabdian kepada masyarakat.
Lebih lanjut, dalam pelaksanaan proyek bedah rumah di Cilincing, Julius mengungkapkan terdapat keterlibatan anggota Babinsa TNI yang ditengarai melakukan pendataan KTP dan KK warga.
Baca Juga: Makan Malam Berdua, Ini Makna di Balik Outfit Batik Prabowo Subianto vs Kemeja Putih Jokowi
Julius mengatakan keterlibatan Babinsa TNI telah dikonfirmasi oleh Kapuspen TNI Brigjen Nugraha Gumilar yang menyatakan, pendataan KTP dan KK warga yang dilakukan oleh Babinsa untuk mendukung proyek Bedah Rumah.
