Infografis
Terindikasi Kampanye Politik
"Kegiatan tersebut terindikasi kampanye politik, di mana kedudukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan hanya lah akal-akalan untuk dapat mengakses fasilitas dan sumber daya negara dari jabatan yang didudukinya," ujarnya.
Dia mengingatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kampanye merupakan kejahatan pidana pemilu yang mencederai prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan bebas.
Menurutnya, pembangunan sumur bor dan proyek bedah rumah warga yang anggarannya disalurkan melalui Unhan tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi Menhan.
"Prabowo Subianto sebagai Menhan seharusnya fokus pada tugas dan fungsinya dalam membangun dan memperkuat pertahanan negara dalam menghadapi ancaman eksternal dari negara lain," katanya.
Dia menegaskan manfaat pembangunan sumur bor air dan proyek bedah rumah warga memang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tapi hal ini seharusnya menjadi fungsi dan tugas kementerian terkait, bukan urusan Kemhan.
Pengalokasian anggaran Kemenhan melalui Unhan untuk proyek pembangunan sumur bor air dan bedah rumah warga, kata Julius, juga menunjukan Prabowo selaku Menhan tidak memiliki prioritas kebijakan pembangunan pertahanan.
Bahkan, lanjut Julius, anggaran pertahanan dialokasikan secara tidak tepat untuk proyek yang tidak berkaitan dengan urusan pertahanan negara.
Tak hanya itu, dia juga menilai keterlibatan aparat Babinsa dalam kegiatan pendataan KTP dan KK warga di Cilincing, Jakarta Utara merupakan pelanggaran terhadap UU TNI.
Baca Juga: Makan Malam Berdua, Ini Makna di Balik Outfit Batik Prabowo Subianto vs Kemeja Putih Jokowi
Sebab, pendataan tersebut terindikasi menjadi kampanye Prabowo. Dengan begitu, Julius menilai keterlibatan Babinsa TNI bisa menjadi bentuk dukungan, baik langsung, maupun tidak langsung terhadap kampanye politik.
