Infografis
Suara.com - Koalisi Pemilu Bersih menggelar aksi untuk merespons putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar etik.
Pelanggaran tersebut dilakukan KPU karena menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) sebelum merevisi Peraturan KPU usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menyebut pelanggaran yang dilakukan KPU menjadi bukti bahwa penyelenggara pemilu turut melanggengkan nepotisme dan politik dinasti.
"Dengan putusan ini, kita bisa mengatakan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu telah ikut melanggengkan nepotisme dan politik dinasti yang diduga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo," kata Egi di depan Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen mengatakan DKPP dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menyatakan adanya pelanggaran pada pencalonan Gibran, namun tidak ada tindak lanjutnya.
"(Putusan) DKPP dan MKMK itu tidak ada artinya karena setiap putusannya, dia mengatakan pelanggaran etik, namun putusan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti, baik terkait dengan pencalonan Prabowo-Gibran atau terkait pelaku pelaku pelanggaran etiknya yaitu Hasyim Asy'ari dan Anwar Usman," tutur Delpedro.
Padahal, dia berharap putusan tersebut setidaknha bisa berdampak pada posisi pelanggar etiknya karena hingga saat ini, Hasyim Asy'ari tetap menjadi Ketua KPU dan Anwar Usman yang merupakan paman Gibran tetap menjadi Hakim Konstitusi.
"Harapan kami seharusnya Anwar Usman dan Hasyim Asy'ari dicabut dari jabatannya, bukan hanya diturunkan dari Ketua Mahkamah Konstitusi," tandas Delpedro.
Sekadar informasi, mereka melakukan aksi sebagai respons dari putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan sanksi pelanggaran keras kepada enam komisioner KPU lainnya.
Baca Juga: Usai Viral, KPU Utus Tim Usut Surat Suara Diduga Sudah Tercoblos Ganjar-Mahfud di Malaysia
Pantauan Suara.com di lokasi, mereka membuat tulisan "Keluarga Pemilihan Umum" di depan Kantor KPU. Selain itu, mereka juga menuliskan "KPU Rumah Dinasti" pada bagian jalan bagi pejalan kaki.
