REGIONAL:
Suara.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyampaikan dukungan terhadap peluncuran film dokumenter soal kecurangan Pemilu, Dirty Vote yang dirilis pada Minggu (11/2/2024). Film tersebut dianggap memberikan gambaran kepada masyarakat terkait potensi pelanggaran pada Pemilu 2024.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis pun mengingatkan agar jangan sampai ada pihak yang terlalu bawa perasaan atau baper dengan kritikan. Jika memang ada yang tidak setuju dengan Dirty Vote, seharusnya dibalas melalui karya yang serupa.
Film Dokumenter Dirty Vote: Tiga Pakar Hukum Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
Ungkap Kecurangan Pemilu 2024, TKN Prabowo-Gibran soal Dirty Vote: Film Bernada Fitnah!
“Banyak orang baperan kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik," ujar Todung dalam konferensi pers di Media Centre TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat (11/2/2024).
Ia berharap setelah rilisnya film ini, tidak ada pihak yang justru menyeretnya ke ranah hukum dengan melaporkan ke kepolisian.
Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” ucap Todung.
Kampanye Akbar JIS vs GBK dari Penanganan Sampah, Mana yang Lebih Baik?
Todung menyatakan, sebagai pendidikan politik, ‘Dirty Vote’ sangat bagus memberikan literasi politik memahami dinamika yang terjadi. Isinya sejalan dalam pemberitaan di media.
Ia mencontohkan soal pengarahan kepala desa, intimidasi, politisasi bansos, persebaran 20 persen suara sebagai syarat kemenangan pilpres, dan banyak hal lainnya yang dijelaskan dalam film.
“Anda boleh tidak setuju dengan ‘Dirty Vote’, tetapi film ini membantu mengedukasi dan meningkatkan literasi politik di Indonesia. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang jadi taruhan sebagai sebuah bangsa dan negara,” pungkas Todung.
Bongkar Kecurangan Lewat Film Dirty Vote
Tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari mengungkap serangkaian kecurangan Pemilu 2024 lewat sebuah karya film dokumenter berjudul Dirty Vote. Film dokumenter eksplanatori yang digarap sutradara Dandhy Dwi Laksono tersebut resmi dirilis Minggu, hari ini.
Dalam film tersebut Zainal Arifin, Bivitri, dan Feri Amsari berperan menerangkan bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni diterangkannya telah dilakukan penguasa demi mempertahankan status quo.
Penjelasan ketiga ahli hukum dalam film dokumenter tersebut dilandasi atas sejumlah fakta dan data yang mereka miliki. Kemudian bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.
TERPOPULER
