REGIONAL:
Suara.com - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyesalkan pernyataan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman yang menyebut film dokumenter 'Dirty Vote' sebagai fitnah.
Menurut Todung, pernyataan Habiburokhman terkait film Diry Vote itu tak mencerminkan dukungan terhadap keresahan yang muncul di tengah masyarakat.
Todung bilang, apa yang disampaikan dalam film Dirty Vote kebanyakan adalah fakta.
Bahkan, kata Todung, sebenarnya tak ada informasi baru yang diungkap lantaran kebanyakan sudah diberitakan.
“Dengan segala respek, saya tak sependapat dengan yang disampaikan Habiburokhman. Apa yang disampaikannya tak mencerminkan yang dirasakan publik," ujar Todung di Media Centre TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2024).
Ia menilai kritikan kepada jalannya suatu sistem seperti pelaksnaaan Pemilu adalah hal yang wajar. Seharusnya pihak manapun yang tak setuju tak perlu sampai melapor ke kepolisian.
"Kritik atas intimidasi itu sudah ada di mana-mana. Jangan baper dan sedikit-sedikit lapor ke kepolisian, sehingga membuat dalam demokrasi kita jadi tak sehat dan mengalami kemunduran,” ujar Todung.
Terkait tuduhan dalam film Dirty Vote, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto melihat adanya upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung, misalnya melalui para penjabat kepala daerah. Ia meyakini masyarakat akan mulai beralih dukungannya kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Kami yakin, dalam tiga hari ke depan, pascadukungan besar rakyat pada kampanye akbar Ganjar-Mahfud, akan terjadi perubahan psikologis secara drastis, sehingga mereka yang akan mengintimidasi pun akan ragu," kata Hasto.
"Ini saatnya TNI dan Polri sadar, harus tetap netral dan jangan mau disalahgunakan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu yang melanggar konstitusi dan undang-undang,” sambungnya.
Sebelumnya, tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari mengungkap serangkaian kecurangan Pemilu 2024 lewat sebuah karya film dokumenter berjudul Dirty Vote. Film dokumenter eksplanatori yang digarap sutradara Dandhy Dwi Laksono tersebut resmi dirilis Minggu (11/2/2024) hari ini.
Dalam film tersebut Zainal Arifin, Bivitri, dan Feri Amsari berperan menerangkan bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni diterangkannya telah dilakukan penguasa demi mempertahankan status quo.
Penjelasan ketiga ahli hukum dalam film dokumenter tersebut dilandasi atas sejumlah fakta dan data yang mereka miliki. Kemudian bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.
Respons Kubu Prabowo
Terkait film Dirty Vote itu, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyebut film dokumenter eksplanatori yang diperankan tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari tersebut bersifat asumsi dan fitnah.
TERPOPULER
