Suara.com - Tak tanggung-tanggung, DPD Partai Gerindra bakal menggelontorkan anggaran sebesar Rp15 miliar menjelang pelaksanaan Pilkada Bali 2024. Uang belasan miliar rupiah itu untuk membayar saksi yang akan ditugaskan menjaga tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Bali.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Muliawan Arya di Denpasar, Sabtu (1/6/2024) malam.
“Kami berpatokan pada pemilihan legislatif, di mana partai Gerindra mengeluarkan dana untuk saksi seluruh Bali Rp15 miliar,” katanya dikutip dari Antara, Minggu (2/6/2024).
Dalam kegiatan Malam Apresiasi Prabowo-Gibran Bali itu, De Gadjah, sapaannya, mengatakan angka Rp15 miliar itu hanya untuk saksi, guna mengawasi pemilihan gubernur dan wakil, wali kota dan wakil, serta bupati dan wakil.
Saksi tetap mereka turunkan meskipun tidak ada calon dari partai berlambang kepala garuda itu, sebab mereka berkomitmen 11 partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Bali hanya mencalonkan satu pasangan yang tidak harus dari Partai Gerindra.
Untuk itu, De Gadjah tak ingin ambil pusing membagi dana gotong royong, melainkan langsung membagi tugas seperti partainya yang mengeluarkan dana untuk biaya saksi di TPS.
“Untuk yang lainnya seperti untuk operasional partai yang lain, apa yang bisa kami kolaborasi maka kami kolaborasikan,” ujarnya.
Dalam acara syukuran tersebut, selain menyinggung anggaran untuk saksi, De Gadjah menekankan peran KIM Bali dan relawan untuk Pilkada Serentak 2024.
Ketua DPD Partai Gerindra Bali itu meminta relawan satu komando hingga pemilihan kepala daerah, dan apabila ia bersama Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menang dalam Pilgub Bali ia meminta agar perjalanannya dikawal.
“Saudara-saudara harus tanggung jawab bukan hanya memenangkan tapi setelah menang bantu kami, siapa punya kelebihan harus berbagi untuk membangun Bali,” kata dia.
Partai politik yang tergabung dalam koalisi yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Prima, PSI, PKB, Partai Demokrat, Partai Gelora, PBB, Partai Garuda, dan PAN tak hanya kolaborasi dalam biaya pilkada namun diminta mengumpulkan nama kader yang ahli untuk membantu dalam pemerintahan berikutnya.
