REGIONAL:
Suara.com - Pengamat Politik Adi Prayitno mengkritisi soal tawaran kursi Calon Wakil Gubernur dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Adi menilai jika benar adanya tawaran itu, belum tentu akan dipenuhi oleh KIM.
Adi menilai jika tawaran itu benar, maka kemungkinan besar PKS bakal menjadi pendamping Ridwan Kamil untuk bertarung dalam Pilkada DKI 2024. Dalam beberapa kesempatan partai anggota KIM mendorong eks Gubernur Jawa Barat itu maju dalam Pilkada DKI.
"Lalu apakah PKS itu akan otomatis jadi wakil Ridwan Kamil? Belum tentu juga," ujar Adi saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (21/6/2024).
Sebab, kata Adi, ada juga kandidat Cawagub potensial lain, yakni Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep.
"Karena memang ada kemungkinan Kaesang juga didorong maju menjadi wakil Ridwan Kamil ya untuk menantang Anies Baswedan," jelasnya.
Apalagi, saat ini jalan Kaesang untuk maju Pilkada sudah terbuka lebar setelah Mahkamah Agung (MA) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghapus syarat batas usia.
"Jadi tawaran untuk PKS jadi wakil Ridwan Kamil bagi saya itu hanya sebatas bahasa diplomasi dan tak ada jaminan sebenarnya PKS bisa dapat tiket untuk jadi wakil Ridwan Kamil," pungkasnya.
PKB Belum Pilih Anies
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS belum juga menetapkan Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur (Cagub) untuk Pilkada DKI Jakarta. Padahal, DPW PKS sudah mengajukan nama Anies ke DPP PKS.
Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan, pihaknya belum mengambil keputusan bukan karena mendapatkan tawaran posisi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). PKS disebutnya masih mempertimbangkan sejumlah hal dengan partai calon koalisi di Jakarta.
"Oh, enggak begitu. Kan semua berjalan paralel rapatnya. Tetapi untuk DKI, kita kan masih berkomunikasi dengan partai-partai calon koalisi kita. Itu yang masih belum selesai," ujar Ahmad di kantor DPP PKS, Rabu (19/6/2024).
Ahmad mengatakan, penentuan kandidat yang akan diusung dalam Pilkada DKI tak bisa dengan cepat diputuskan. Apalagi untuk DKI Jakarta yang memiliki kekhususan tersendiri.
"DKI ini, biasanya kayak makan bubur panas, dari pinggir dulu, Pak. Indonesia timur, ujung-ujung, itu kita sudah putuskan. Tapi yang tengah, itu nanti belakangan biasanya. Karena jagoan biasanya datang belakangan," kata Ahmad.
TERPOPULER