Suara.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkap sederet fasilitas yang diberikan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari kepada anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Den Haag, CAT.
Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan putusan etik dalam kasus tindak asusila yang diadukan CAT kepada DKPP.
Anggota Majelis Hakim Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahwa Hasyim terbukti menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, yaitu mengantar dan menjemput CAT saat berada di Jakarta.
Hal itu dinilai sebagai penyalahgunaan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
“Bahwa teradu juga terbukti memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta-Singapura dengan total biaya sebesar Rp 8.697.000,” kata Ratna Dewi di ruang sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).
“Selain itu, teradu juga memfasilitasi penginapan di Apartemen Oakwood Suites Kuningan dengan total biaya sebesar Rp 48.716.900,” lanjut dia.
Tidak hanya itu, Hasyim juga disebut terbukti memberikan fasilitas berupa tiket pesawat untuk CAT pulang pergi Jakarta-Belanda sebanyak tiga kali dengan total biaya hingga Rp 100 juta.
“Hal ini diakui oleh teradu dan menjelaskan bahwa yang membayarkan biaya tiket untuk pengadu adalah temannya,” ujar Ratna Dewi.
Selain itu, Hasyim juga membelikan CAT layar monitor Asus ZenScreen MB16AH Portabel USB Monitor 15.6” Full HD, IPS, USB-C seharga Rp 5.419.000.
Sekadar informasi, DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari sebagai ketua merangkap anggota KPU RI.
Sanksi ini diberikan kepada Hasyim dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) mengenai asusila yang diadukan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.
Sanksi itu diberikan DKPP dalam sidang pembacaan putusan yang dibacakan di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).
"Menjatuhkan sanksi pemberhetian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Imum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito.
DKPP meminta Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti putusan ini dalam waktu 7 hari sejak putusan ini disampaikan.
Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
TERPOPULER
