Bisa Terancam Gagal Maju, KPU DKI Nyatakan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Belum Penuhi Syarat Verifikasi Faktual

Bangun Santoso

Kamis, 25 Juli 2024 | 06:35 WIB
Bisa Terancam Gagal Maju, KPU DKI Nyatakan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Belum Penuhi Syarat Verifikasi Faktual
Bakal pasangan calon independen atau perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mengantarkan syarat dukungan maju di Pilgub DKI, Jakarta, Minggu (12/5/2024). ANTARA/HO-KPU DKI/am.

Suara.com - Ketua Divisi Teknis Komisi Pemiluhan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan bahwa hasil verifikasi faktual kesatu pasangan calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana belum memenuhi syarat (BMS) untuk maju pada Pilgub DKI 2024.

"Dari total 721.221 dukungan yang disampaikan oleh bapaslon (bakal pasangan calon) perseorangan, hasil verifikasi faktual sebanyak 183.043 dukungan Memenuhi Syarat (MS) dan 538.178 Tidak Memenuhi Syarat (TMS)," kata Dody di Jakarta, Rabu (24/7/2024) malam.

Menurut dia, tahapan verifikasi faktual kesatu bakal bapaslon perseorangan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024 telah selesai dilaksanakan pada tingkat provinsi.

Dody menjelaskan bahwa proses verifikasi faktual kesatu dilakukan sejak tanggal 11 Juli hingga 21 Juli 2024 oleh panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan dan PPK menggunakan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau di tempat lain.

Ia melanjutkan, dari hasil pleno dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, bapaslon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat (MS).

"Jumlah dukungan yang MS masih kurang dari syarat minimal dukungan yaitu 618.968 orang di empat kabupaten/kota. Sehingga atas kondisi tersebut bakal pasangan calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS)," katanya sebagaimana dilansir Antara.

Dody menambahkan, atas hasil verifikasi faktual kesatu ini, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan pada tanggal 25-27 Juli 2024.

Setelah itu, akan dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan pada tanggal 28 Juli-1 Agustus 2024.

"Selanjutnya verifikasi faktual kedua akan dilaksanakan pada 3 Agustus 2024," katanya.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ridwan Kamil Akui Nama Jusuf Hamka Berpotensi Diusung KIM Maju Pilgub Jakarta

Ridwan Kamil Akui Nama Jusuf Hamka Berpotensi Diusung KIM Maju Pilgub Jakarta

Kotak Suara | Rabu, 24 Juli 2024 | 23:45 WIB

Respons Ridwan Kamil Usai Anies Dapat Dukungan NasDem: Kami Sahabat, Tapi Kadang Berpisah Karena Koalisi Partai

Respons Ridwan Kamil Usai Anies Dapat Dukungan NasDem: Kami Sahabat, Tapi Kadang Berpisah Karena Koalisi Partai

Kotak Suara | Rabu, 24 Juli 2024 | 17:49 WIB

Golkar Belum Beri Kepastian, Ridwan Kamil Sebut Jabar Tetap Jadi Zona Nyaman

Golkar Belum Beri Kepastian, Ridwan Kamil Sebut Jabar Tetap Jadi Zona Nyaman

News | Rabu, 24 Juli 2024 | 17:41 WIB

PDIP Beri Sinyal Positif Usai Anies Diusung NasDem di Pilgub DKI 2024

PDIP Beri Sinyal Positif Usai Anies Diusung NasDem di Pilgub DKI 2024

Video | Selasa, 23 Juli 2024 | 21:45 WIB

Tahu Cara Bangun Kota, Jusuf Hamka Dinilai Lebih Cocok Jadi Cagub Ketimbang Cawagub

Tahu Cara Bangun Kota, Jusuf Hamka Dinilai Lebih Cocok Jadi Cagub Ketimbang Cawagub

Kotak Suara | Selasa, 23 Juli 2024 | 21:37 WIB

Kata Hasto Soal Nasib Ahok Di Pilkada DKI: Tergantung Ibu Megawati

Kata Hasto Soal Nasib Ahok Di Pilkada DKI: Tergantung Ibu Megawati

Kotak Suara | Selasa, 23 Juli 2024 | 19:11 WIB

Megawati Utus Ahmad Basarah Komunikasi Dengan PKB, Siap Berfusi Di Pilkada DKI?

Megawati Utus Ahmad Basarah Komunikasi Dengan PKB, Siap Berfusi Di Pilkada DKI?

Kotak Suara | Selasa, 23 Juli 2024 | 18:24 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×