Suara.com - Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Mohammad Ihsan mengkritisi soal kemungkinan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mendapat tiket maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI. Ia menganggap jika Anies gagal maju, maka hal itu merupakan risiko dari demokrasi.
Ihsan mengatakan, pada dasarnya partai politik (parpol) merupakan tiang dari demokrasi. Jika mekanisme yang sudah berjalan di tingkat parpol memutuskan tak memajukan Anies, maka hal itu merupakan dari bagian demokrasi.
"Jadi jika konsekuensi seorang Anies Baswedan tidak didukung koalisi yang sudah deal PKB-PKS, NasDem, itu bagian daripada risiko di alam demokrasi. Itu poinnya," ujar Ihsan kepada Suara.com, Jumat (9/8/2024).
Ihsan enggan memberikan penilaian terhadap sosok Anies sebagai pemimpin atau kemampuannya dibandingkan lawan politiknya. Sebab, menurutnya setiap pemimpin memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing.
"Sebenarnya kalau yang namanya memimpin itu, enggak mungkin seorang pemimpin itu kayak setan, rusak semua.
Atau kayak malaikat, baik semua juga enggak mungkin. Pasti ada jelek, ada baik. Intinya begitu," tuturnya.
Karena itu, ia tak mempersoalkan apabila nantinya Anies gagal maju dalam Pilkada DKI 2024. Ia menganggap mekanisme demokrasi melalui partai politik sudah berjalan dan menghasilkan calon-calon yang dianggap layak.
"Perkara maju sekarang, kemudian ternyata semua pada hengkang. KIM plus kemudiannya akan dipilih menjadi sebuah pilihan utama bagi partai politik. Dan nanti dia akan bertarung dengan mungkin Pangrekun (calon independen) ya. Ya itu bagian dari konsekuensi dalam demokrasi," pungkasnya.
PKS Buka Opsi Gabung KIM Plus
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku membuka opsi untuk menjalin komunikasi politik dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Pilkada Jakarta 2024. Opsi tersebut sedang dikaji di internal DPP PKS.
Juru Bicara PKS, M Kholid, menyampaikan, PKS sebenarnya memprioritaskan duet Anies Baswedan dan Sohibul Iman bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Pasalnya kekinian PKS masih kurang 4 kursi untuk bisa mencalonkan duet tersebut.
Namun, kekurangan 4 kursi tersebut belum juga bisa terpenuhi oleh PKS, termasuk oleh Anies sebagai bacagub. Akhirnya sudah melewati batas target yang sudah ditentukan.
"Karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di Pilkada," kata Kholid kepada Suara.com, Kamis (8/8/2024).
"Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah juga membangun komunikasi politik dengan KIM dimana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji dan dibahas oleh DPP PKS," sambungnya.
Seharusnya, kata dia, tenggat waktu 40 hari yakni sejak 25 Juni yang diberikan sudah cukup bagi Anies untuk bisa menggaet partai politik lain bergabung. (Faqih Fathurahman)
TERPOPULER
