Suara.com - Pemerintah pastikan bakal lebih serius menyikapi persoalan kesehatan mental di masyarakat. Salah satu upayanya dengan memasukan isu kesehatan mental dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Deputi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti menyampaikan, upaya itu perlu dilakukan untuk mencegah masalah kesehatan jiwa berdampak buruk bagi seseorang.
"Jadi di dalam RPJMN dari 2025-2029 isu-isu terkait dengan kesehatan jiwa mental ini mulai kita perhatikan di dalam pengukuran indeks pembangunan pemuda," kata Woro dalam temu media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (7/10/2024).
Diakui Woro bahwa kesehatan jiwa saat ini belum menjadi prioritas seperti kesehatan fisik. Hal tersebut bisa jadi karena gejala gangguan kesehatan jiwa tidak langsung terluhat seperti kesehatan fisik.
Woro menambahkan pemerintah ingin masyarakat lebih terbuka dalam mengakses layanan penanganan gangguan mental.
"Yang kita lakukan adalah menyiapkan kanal-kanal ataupun layanan-layanan di mana pemuda ataupun anak, kita bicara anak atau pemuda atau perempuan, bisa melaporkan atau menyampaikan keluh kesahnya," kata Woro.
Bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan emosional, masyarakat bisa memanfaatkan layanan Sapa 129 yang disediakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
Woro mengingatkan bahwa gangguan kesehatan jiwa sebaiknya tidak dipendam sendiri.
"Kami juga sekarang menguatkan semacam peer counselor, jadi teman-teman muda yang dilatih, ini teman-teman Menteri Kesehatan juga saya tahu, mereka punya anak-anak muda yang dilatih untuk kemudian bisa menjadi semacam peer counselor. Untuk bisa menjadi tempat curhatnya mereka. Nah, ini yang menurut kami ini yang perlu diperkuat," ujarnya.
Baca Juga: Jaga Kesehatan Mental, Apakah Biaya Konsultasi Psikolog Ditanggung Asuransi?
