REGIONAL:
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menyoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku akan cawe-cawe terkait Pilpres 2024 demi bangsa dan negara dalam arti yang positif.
Hal tersebut ditanggapi Benny Harman melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Benny Harman mengatakan bahwa ia justru mempersilakan jika Jokowi punya preferensi untuk Pilpres 2024.
Akan tetapi, ia menegaskan hal itu tidak dinyatakan dengan cawe-cawe.
"Ini yang saya sampaikan sebelumnya. Silahkan saja Presiden Jokowi punya preferensi untuk Pilpres 2024. Namun jangan pernah cawe-cawe, jangan pernah mobilisasi TNI, POLRI, BIN, KPU, ASN, dan pengusaha," ungkap Benny Harman dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @BennyHarmanID, Senin (5/6).
"Juga jangan pernah abusing power dan memperalat kejaksaan, KPK, MA, MK dn para pembantunya di kabinet utk memproses hukum Capres dari kubu oposisi, kriminalisasi tokoh-tokoh politik kelompok oposisi dan membegal atau menghalang-halangi atau menekan partai politik dari kubu oposisi," ujar Benny Harman.
"Dengan maksud agar Capres dari kubu lawan tidak jadi berlayar," sambungnya.
Kemudian, Benny Harman pun mengatakan bahwa alasan pernyataannya terkait Jokowi agar tidak cawe-cawe itu bukan hanya tidak etis.
"Bukan saja tidak etis namun ini adalah bentuk kejahatan demokrasi yang tidak patut terjadi di negeri Pancasila," ungkapnya.
Benny Harman pun mengatakan bahwa biarkanlah rakyat sendiri yang menentukan pilihan tentang siapa yang pantas jadi pemimpinnya.
Menurut Benny Harman, kewajiban presiden justru cukup hanya dengan menjaga dan menciptakan kondisi sehat terkait piliha rakyat soal pemimpin selanjutnya.
"Biarlah rakyat menentukan pemimpinnya, kewajiban presiden adalah menjaga dan menciptakan iklim yang sehat agar pilihan rakyat dilakukan secara bebas dn rahasia," tuturnya.
Di akhir cuitannya, Benny Harman pun menyertakan ungkapkan dalam bahasa Latin yang jika diartikan ialah 'suara rakyat adalah suara Tuhan'.
"Vox Populi, Vox Dei," tandas Benny Harman.
Sementara itu, Jokowi mengatakan cawe-cawe yang dimaksud terkait Pemilu 2024. Jokowi beralasan Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju.
Untuk saat ini Jokowi menyebut Indonesia ada di posisi upper middle income. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran USD 10.000 per tahun.
"Kita ini sekarang ada di middle income walaupun di level upper tapi kita masih di level middle income. Nah untuk keluar dari middle income itu, untuk jadi negara maju itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10 ribu," kata Jokowi.
"Untuk bisa keluar kita cuma punya waktu 13 tahun dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang yang akan bisa membawa Indonesia ke next level, karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu," imbuh Jokowi.
TERPOPULER
