“Ini yg saya sampaikan sebelumnya. Silahkan saja Presiden Jokowi punya preferensi utk Pilpres 2024. Namun jangan pernah cawe2, jangan pernah mobilisasi TNI, POLRI, BIN, KPU, ASN, Kepala Daerah, dan pengusaha,” ujar Benny, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi pada Senin (5/6/2023).
Elit Partai Demokrat itu juga berharap presiden tidak melakukan abusing power dengan memperalat kejaksaan, KPK, MA, MK, dan para pembantunya di kabinet untuk mengganggu kubu oposisi dan calon presidennya.
Menurutnya, hal tersebut tidak etis dan termasuk ke dalam jenis bentuk kejahatan demokrasi. Sebaiknya biarkan rakyat menentukan sosok pemimpinnya di masa mendatang.
“Bukan saja tidak etis namun ini adalah bentuk kejahatan demokrasi yg tidak patut terjadi di negeri Pancasila. Biarlah rakyat menentukan pemimpinnya, kewajiban presiden adalah menjaga dn menciptakan iklim yg sehat agar pilihan rakyat dilakukan secara bebas dn rahasia. Vox Populi,Vox Dei,” ujar Benny.
