Kontrak Politik Ganjar Bikin Riuh, Menteri Dipilih Partai, Apa Kata PDIP?

Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando mengungkapkan soal kontrak politik antara calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo dengan partainya, PDI Perjuangan.

Disebutkan Ade, isi kontrak politik itu berupa hilangnya hak-hak prerogatif Ganjar setelah resmi menjadi Presiden ke-8 RI.

Penentuan menteri, lanjutnya, hingga jabatan posisi strategis di pemerintahan menjadi ketentuan partainya, PDIP, bukan Ganjar.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP," tulis Ade, dalam akun Twitter pribadinya, @adearmando61, dikutip Liberte Suara, Senin (12/6/2023).

Atas dasar itu, Ade meminta segera ada klarifikasi soal hal ini. Ia juga berharap kabar tersebut tidak benar.

"Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," tambahnya dalam cuitan itu.

Namun hal itu dibantah Bendahara Umum PDIP periode 2019-2024 Olly Dondokambey.

Menurutnya yang ada hanya atas persetujuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Saya kira tidak ada kontrak-kontrak itu karena dari awal Ganjar kader partai. Yang ada arahan dari ibu ketua umum dan persetujuan," kata Olly kepada Kamar Rosi, dikutip Liberte Suara, Senin (12/6/2023).