REGIONAL:
Proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selalu menjadi sorotan utamanya di kalangan oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Dalam sebuah podcast baru-baru ini, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan proyek IKN bisa dibatalkan oleh presiden 2024 mendatang.
Pasalnya, proyek mercusuar milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan menjadi pekerjaan rumah bagi presiden 2024 mendatang untuk menyelesaikannya.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan cara membatalkannya yaitu dengan mengubah Undang-Undang IKN lalu menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Kalau presiden yang akan datang mau mengubah UU, ya pakai perppu misalnya, ya sangat bisa ya kan," kata Benny dalam Podcast 'What the Fact! Politics' CNNIndonesia.com, Senin (12/6/2023).
Menanggapi hal tersebut, Pegiat media sosial Yusuf Muhammad geram dan meminta masyarakat yang ingin IKN dibatalkan untuk memilih bakal calon presiden yang senang berbohong atau ngibul saja.
“Buat yang ingin IKN dibatalkan pilih tukang ngibul aja. Khususnya warga Kalimantan,” ujar Yusuf, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @yusuf_dumdum pada Jumat (16/6/2023).
Dikutip dari laman ikn.go.id, pemerintah berencana memulai tahap awal pemindahan ASN tahap awal dalam kurun waktu tahun 2022-2024.
Selain itu, pemerintah juga berencana membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR RI dan perumahan.
Pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu pendukuk tahap awal. Presiden RI akan merayakan HUT ke-79 RI di K-IKN pada 17 Agustus 2024.
TERPOPULER
