Pada Senin (17/7), Ganjar hadir bersama relawan yang ikut dalam pelatihan sebagai juru kampanye. Sedikitnya lebih dari 300 relawan dan perwakilan koalisi partai pendukung hadir di acara tersebut.
Terpisah, Ganjar Pranowo mengaku yakin dirinya tidak terlibat dalam conflict of interest selama ditetapkan sebagai capres.
Pasalnya, saat ini Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah hingga akhir 2023. Dia mengaku memiliki cara tersendiri untuk menghindari conflict of interest.
"Membaginya tidak terlalu sulit karena saya tahu diri masih menjadi pejabat. Maka menghindari conflict of interest saya pergi keluar Jawa Tengah pada saat hari libur," tutur Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2023).
Dia menegaskan kegiatan safari politiknya juga tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kami tidak menggunakan anggaran dari APBD," imbuhnya.
Selain itu, Ganjar mengatakan tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang gubernur.
Di samping itu, baru-baru ini, Bawaslu bersikap terkait pencopotan spanduk Bakal Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, yang dipasang di Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Baca Juga: Viral Isu Praktik Jual Beli Kuota Haji, Kantor Kemenag Beri Klarifikasi
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengakui sedang melakukan penyelidikan akan hal tersebut.
"Lagi dicek sama teman-teman di Kalbar kalau tidak salah ya, tempatnya di mana lagi kita cek, dan itu apakah kita lihat prosesnya Kalimantan Tengah sekarang lagi proses," ujar Bagja usai acara "Senandung Pemilu Damai" di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa malam seperti dilansir Antara.
Ia menyatakan bahwa Bawaslu akan mengawasi sosialisasi pada setiap tingkatan sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.
"Sosialisasi ya, bukan kampanye. Sosialisasi tidak diperkenankan, tapi kalau di internal partai. Kalau di luar masyarakat itu yang kami batasi tidak boleh mengajak tentang sosialisasi," imbuhnya.
