REGIONAL:
Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyoroti Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi yang merasa kecewa atas keputusan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Tri Adhianto mencabut izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga untuk acara Senam Bareng Rakyat yang bakal dihadiri Anies Baswedan, Sabtu (29/7).
Hal tersebut ditanggapi Jhon Sitorus melalui akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, Jhon Sitorus justru menilai tindakan dari Plt Kota Bekasi itu sudah tepat.
"Tindakan Plt Wali Kota Bekasi sudah tepat. Jadwal pertandingan sepakbola tak boleh diganggu dengan acara hura-hura berkedok Senam Bareng," ujar Jhon Sitorus dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @Miduk17, Senin (31/7).
Menurut Jhon Sitorus, cara politik bisa dilakukan di tempat lain.
"Jangan sampai mengganggu kegiatan yang sudah lama. Bravo Pemkot Bekasi," tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Bekasi Heru Koswara mengutarakan bahwa pembatalan acara itu yang menurutnya hanya keputusan sepihak, justru mencederai demokrasi.
Heri Koswara juga mengatakan bahwa keputusan atau izin yang dicabut secara sepihak itu tanpa memberikan solusi.
Dilansir dari Tempo, awalnya Heri menjelaskan bahwa awalnya pihaknya mengajukan izin penggunaan stadion kepada Pemerintah Kota Bekasi pada Selasa, 25 Juli 2023. Izin itu pun diberikan Pemkot Bekasi yang disampaikan melalui surat pada Rabu, 26 Juli 2023.
PKS selaku penyelenggara acara, lanjut Heri, pun menyanggupi syarat penggunaan stadion yang tidak boleh menyentuh rumput karena arena itu bakal dipakai pertandingan Liga 1 pada Sabtu malam.
Namun, pada Jumat siang tiba-tiba pihak PKS menerima surat pencabutan izin penggunaan stadion dengan alasan ada pertandingan Liga 1 pada Sabtu malam. Pencabutan izin itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani Plt Wali Kota Bekasi.
Di sisi lain, Juru Bicara DPP PKS Muhammad Kholid menyayangkan pencabutan izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, oleh pelaksana tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Kholid menilai sikap Pemkot Bekasi itu menunjukkan kesewenang-wenangan dan arogansi. Hal ini disebut Kholid membuat kualitas demokrasi di Indonesia kian mundur. Ia mengaku memahami jika Plt Wali Kota Bekasi adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Adapun Tri merupakan Ketua DPC PDIP Kota Bekasi.
TERPOPULER
