Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan PDI Perjuangan seharusnya merespons Presiden Joko Widodo dengan melakukan boikot terhadap pemilihan umum (pemilu) 2024.
"Mestinya PDIP udah bikin rapat darurat untuk mengatakan kami akan memboikot pemilu karena itu pelanggaran konstitusi," kata Rocky dalam pernyataannya, dikutip Liberte Suara, Rabu (16/8/2023).
Rocky melanjutkan, PDIP dapat memberikan pernyataan terbuka jika Jokowi berperan menghendaki Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden (cawapres) melalui uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi.
"Satu-satunya poin yang membahayakan negara adalah soal kedudukan Jokowi yang menghendaki Gibran itu jadi wakil presiden kan itu bahayanya," jelasnya.
"Itu adalah bagian paling buruk dari politik dinasti Pak Jokowi," imbuhnya.
Sikap PDIP, lanjut Rocky, juga pasti ditunggu oleh publik yang ingin melihat partai politik sekelas PDIP memiliki marwah dan ketegasannya.
"PDIP itu pro Jokowi atau dia anti Jokowi. Supaya publik mengerti bahwa PDIP punya nyali atau punya marwah atau punya ketegasan dalam urusan politik," tukasnya.
Jadi, ketika PDIP mampu menyatakan sikap tegas maka ia masih sebuah partai yang kuat secara ideologi dalam menerapkan prinsip Sukarnoisme.
"Ini soal pertarungan nilai tuh. Jadi kalau PDIP gagal untuk mengucapkan to be or not to be maka dia jadi partai yang dilelang kiri-kanan, atau dilego kiri-kanan atau dipermainkan secara psikologi oleh Pak Jokowi," ungkap Rocky.
"PDIP itu tumbuh sebagai partai yang kuat secara ideologis, secara etis dalam prinsip-prinsip Sukarnoisme," pungkasnya.
TERPOPULER
