Infografis
Suara.com - Polemik berkepanjangan soal “Zero Dollar Tour” betul-betul berdampak serius terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Terutama wisman asal Tiongkok yang terlanjur kepincut dengan Pulau Dewata itu.
Polemik tersebut juga menciptakan iklim yang tidak kondusif buat industri pariwisata di Bali. Apalagi muncul berbagai pernyataan di media yang bernada keras dan kurang bersahabat menyikapi kasus tersebut.
“Saya sudah ingatkan jangan biarkan gaduh. Pariwisata itu industry hospitality, bisnis yang mengedepankan keramah-tamahan. Kalau masalahnya business to business, selesaikan di level asosiasi,” kata Menpar Arief Yahya.
Ia khawatir, kegaduhan seperti itu bisa dimanfaatkan oleh kompetitor Bali dan sekaligus kompetitor Wonderful Indonesia agar turis Tiongkok bisa berbelok ke negaranya.
“Karena itu, harus hati-hati, jangan biarkan kegaduhan ini merusak iklim industri pariwisata sendiri. Kita semua yang rugi. Kata-kata keras itu bisa jadi bukan berasal dari kita tapi didesain oleh pesaing kita,” tambahnya.
Sejumlah langkah diambil oleh Kemenpar. Arief sudah menyarankan agar Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (ASITA) melakukan pertemuan dengan China National Tourism Association (CNTA).
Mereka lantas membuat “White List Tour Agencies – Tour Operators.” yang direkomendasi oleh kedua belah pihak, sehingga mudah mengontrolnya ketika ada keluhan.
“Ini adalah cara yang paling smooth,paling bijak untuk menyelesaikan kasus Zero Dollar Tour di Bali. Ibaratnya, menangkap ikan, tanpa harus membuat keruh airnya. Dari situ, tidak perlu heboh-heboh, masing-masing asosiasi bisa saling mengontrol anggotanya untuk menjaga iklim bisnis yang baik,” ungkap Arief.
Ia menyebut, sektor Pariwisata menggunakan prinsip: Industry lead government support. Bukan sebaliknya. Ada banyak hal yang pemerintah tidak boleh terlalu ikut campur di urusan bisnis. Pemerintah lebih menjaga regulasi, agar iklim usaha pariwisata semakin kondusif dan berkembang.
Baca Juga: Sesmen Kemenpar Dukung Kolaborasi Industri-Komunitas GenPI
Menurutnya polemik ini memang sudah berdampak pada pariwisata Bali. Beberapa maskapai mengeluhkan adanya pembatalan tiket demikian juga angka kunjungan yang menurun. Ini diperparah dengan beberapa bencana alam yang sempat melanda.
“Dari grafik angka kunjungan sangat jelas terlihat. Juli 2018 dan Agustus 2018 itu kita masih on track, masih on target. Juli tercapai 110%, Agustus 100,8%, rata-rata di atas 1,5 juta kunjungan per bulan. Tanggal 5 Agustus gempa di Rinjani, sampai harus mengevakuasi wisman Thailand dan Malaysia. Tanggal 19 Agustus 2018 gempa besar 7 SR, itulah yang menekan angka kunjungan di bulan September 2018,” jelas Arief.
Selanjutnya angka kunjungan September 2018, langsung anjlok, hanya 1,35 juta, atau hanya tercapai 75% dari proyeksi. Sudah begitu, Bali dilanda isu yang tidak menyenangkan di pasar China yang sedang bertumbuh itu. Maka bulan Oktober 2018, diturun lebih drastis lagi. Dari 193 ribu di bulan Oktober 2018, diperkirakan tinggal 50%-nya saja di November 2018.
Karena sudah menyentuh di angka kunjungan wisman Tiongkok, Menpar Arief Yahya pun ikut bersedih. Itu mengingatkan saat terjadi erupsi Gunung Agung September 2017 lalu. Pemerintah China mengeluarkan Travel Warning, dan Oktober, November, Desember, betul-betul kosong ke Bali.
“Saya masih ingat, industry menjerit, lalu berkirim surat ke Pak Presiden Jokowi, agar membantu recovery Bali. Kita Ratas –Rapat Terbatas—di Bali, dan dipimpin langsung oleh Presiden,” ceritanya.
Mengatasi hal itu, awal Januari 2018, ia terbang ke Beijing melobi dan menjelaskan ke media bahwa Bali aman. Lalu melakukan business gathering dengan sekitar 400-an pelaku industri pariwisata Tiongkok, tour agent, tour operator, untuk kembali menjual paket wisata ke Bali, sampai-sampai dalam satu hari 9 meetings.
