DPR Mulai Tak Yakin BPOM Bisa Hentikan Keracunan MBG: Desain Program Harus Diubah Total

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menilai keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum tentu mampu menghentikan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika desain pelaksanaan program secara keseluruhan tidak dibenahi.

Charles awalnya mengaku memiliki harapan keterlibatan BPOM dapat membuat angka keracunan MBG turun drastis. Namun, setelah mempelajari desain program dan pelaksanaannya selama ini, ia mengaku mulai meragukan hal tersebut.

"Apa yang bisa dilakukan oleh Badan POM untuk bisa menurunkan atau menghentikan keracunan dalam program MBG? Karena di awal ya, di beberapa waktu yang lalu saya sebetulnya punya harapan, punya keyakinan bahwa dengan melibatkan Badan POM angka keracunan bisa turun drastis atau bahkan dihentikan ya," kata Charles dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR bersama BPOM, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, masalah dari pelaksanaan program MBG tidak hanya terjadi pada satu sisi, melainkan mekanismenya secara keseluruhan.

"Setelah mempelajari desainnya ya, dan program ini berjalan selama ini, kok saya sekarang tidak yakin. Karena permasalahannya bukan lagi atau bukan saja ada di hulu, tetapi desain keseluruhannya sudah tidak ideal," ucap Charles.

Politisi PDIP itu kemudian menyoroti persoalan penyimpanan makanan setelah proses memasak. Apabila makanan baru matang dan belim dingin sepenuhnya tapi kemudian langsung dikemas secara tertutup, maka meningkatkan perkembangbiakan bakteri.

Menurut Charles, persoalan tersebut membuat ruang perbaikan melalui pengawasan BPOM menjadi terbatas apabila pola pelaksanaan MBG masih menggunakan desain yang sama.

"Jadi saya sebetulnya sudah tidak lagi melihat apa yang bisa dilakukan oleh Badan POM untuk memperbaiki situasi ini kecuali mengubah desainnya secara total," ucap dia.

Karena itu, Charles meminta Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan lembaganya untuk menekan kasus keracunan MBG. Ia juga menyinggung anggaran yang disiapkan untuk keterlibatan BPOM dalam pengawasan program tersebut.

Ia menilai keterlibatan BPOM perlu dijelaskan secara konkret, terutama apabila desain pelaksanaan MBG belum mengalami perubahan.

"Karena kalau desain tetap seperti ini ya menurut saya tidak akan banyak berubah, kita akan tetap masih melihat kasus-kasus keracunan terjadi," pungkasnya.

Betdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026, jumlah orang yang terdampak akibat keracunan makanan terkait program MBG tercatat mencapai 50.059 orang dari 560 kejadian di 245 kabupaten/kota.