Ini yang Akan Terjadi Jika Ragunan Tak Tutup Pada Saat Libur Nataru

Suara.com - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) dipastikan tutup 3 hari selama periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru atau libur, di antaranya dipastikan tutup pada tanggal 1 Januari 2021 mendatang. Hal ini diputuskan untuk mencegah penularan Covid-19 pada periode libur Nataru agar tidak semakin tinggi.

Menurut Kepala Satuan Pelaksana Promosi TMR, Ketut Widarsana, tanggal 1 Januari adalah puncak kunjungan terbanyak sepanjang tahun di TMR.

"Mungkin atas pertimbangan itu (puncak kunjungan TMR) barangkali, jadi pimpinan mempertimbangkan, makanya di tanggal 1 Januari 2021 itu ditutup," ujar Ketut saat dihubungi suara.com, Rabu (23/12/2020).

Ketut mengatakan bahwa sejak diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pertama kali, TMR telah menetapkan jumlah kuota maksimal TMR paling banyak 2.000 orang.

Sedangkan apabila tidak ditutup, kunjungan di tanggal 1 Januari 2021 bisa mencapai lebih dari 200.000 orang, berkaca dari data tahun 2015 dengan rekor kunjungan terbanyak.

"Karena sebelum Covid-19, pengunjung di tanggal 1 bisa sampai 160.000 orang dan itu tertinggi, sepanjang tahun tertinggi di tanggal 1 Januari," jelas Ketut.

"Pernah di tahun 2015 sampai 203.000 pengunjung malah, rekor. Makanya sekarang jauh sekali karena memang ada pembatasan," sambungnya.

Periode kunjungan TMR kedua terbanyak adalah pada periode libur lebaran. Tapi, karena libur lebaran cenderung lebih lama, yakni bisa selama 10 hari, jumlah pengunjung lebih tersebar karena masyarakat bisa memilih datang di antara 10 hari itu.

"Walaupun memang lebaran tinggi, tapi tidak menyamai rekor di tanggal 1 Januari. Tapi kalau lebaran kan jedanya lama. Bisa seminggu, bisa 10 hari. Tapi kalau tahun baru, itu cuma 1 hari, makanya numplek (menumpuk) di satu hari," terang Ketut.

Sementara itu, pada periode libur Nataru kali ini, ada 3 hari di mana TMR ditutup, yaitu pada tanggal 25 Desember 2020, 31 Januari 2020, dan 1 Januari 2021. Tiga hari penutupan TMR ini diputuskan berdasarkan Seruan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020, Instruksi Gubernur Nomor 64 Tahun 2020, dan Surat Edaran Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Prov. DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2020.