Rekam Jejak 3 BUMN yang Diduga Jual Senjata ke Junta Myanmar

Suara.com - Sejumlah organisasi HAM dan aktivis menuduh 3 perusahaan BUMN telah memasok senjata pada militer Myanmar. Berikut profil 3 BUMN jual senjata ke junta Myanmar.

Merangkum berbagai sumber, tuduhan ini dilaporkan ke Komnas HAM dan bahkan disebut sudah terjadi dalam satu dekade terakhir, termasuk ketika kudeta Myanmar terjadi di tahun 2021.

Dalam pengaduan, disebutkan 3 perusahaan milik negara itu sudah mempromosikan dan diduga menjual berbagai senjata seperti senapan, pistol, amunisi bahkan kendaraan tempur pada militer Myanmar.

Namun hal ini dengan tegas dibantah oleh Holding BUMN Industri Pertahanan atau DEFEND ID.

Mereka menegaskan pihaknya tak pernah melakukan ekspor ke Myanmar setelah tahun 2021. Hal ini sesuai Resolusi Majelis Umum PBB nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar.

DEFEND ID adalah induk holding yang mewadahi PT Pindad, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL Indonesia melali PT Len Industri (persero).

Profil 3 BUMN Jual Senjata ke Junta Myanmar

Dalam aduan tersebut, setidaknya disebutkan ada 3 perusahaan yang memasok produk pertahanan ke Myanmar, yaitu PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia.

1. PT Pindad

PT Pindad memiliki kepanjangan Perindustrian TNI Angkatan Darat. Ini adalah perusahaan BUMN yang sudah eksis sejak zaman Belanda. Kala itu, namanya adalah Constructie Winkel (CW).

Perusahaan ini didirikan untuk membantu pemeliharaan dan perbaikan senjata milik Belanda sekaligus sebagai bengkel pengadaan senjata.

2. PT PAL

PT PAL adalah perusahaan galangan kapal terbesar di Indonesia dengan fokus perancangan dan pembangunan kapal perang juga niaga. PT PAL juga beroperasi untuk menyewakan kapal.

Adapun beberapa jenis kapal yang mereka sewakan adalah kapal niaga, kapal perang, kapal selam juga berbagai produk kemaritiman lainnya.

Seperti PT Pindad, PT PAL juga merupakan warisan Belanda yang sebelumnya bernama Marine Establishment (ME). Didirikan tahun 1939, aset ME dikembalikan ke pemerintah Indonesia yang kemudian berganti nama jadi Penataran Angkatan Laut alias PAL.